Medan-Mediadelegasi: Dewan Pimpinan Pusat Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) mengundang sejumlah tokoh nasional dan para akademisi beserta tujuh bupati se kawasan Danau Toba untuk membahas percepatan pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya (Untara).
“KMDT akan menggelar focus group discussion atau FGD pada 10 Mei 2023 untuk membahas persiapan konkrit pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya. Sejumlah tokoh nasional akan menjadi pembicara dalam forum diskusi tersebut,” kata Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung kepada mediadelegasi.id, di Medan, Jumat (28/4).
Edison menyampaikan informasi tersebut seusai melakukan rapat secara virtual atau zoom meeting dengan para akademisi serta tokoh asal Tapanuli dan pejabat, diantaranya Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Bupati Toba Poltak Sitorus, dan Ketua Dewan Pakar KMDT Prof. Dr. Binari Manurung, M.Si.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat virtual itu juga diikuti kalangan pengurus Persatuan Guru Besar Profesor Indonesia (Pergubi), masing-masing Prof Dr. Gimbal Doloksaribu, Prof Dr Poltak Maruli John Liberty Hutagaol SE Ak MAcc, M.Ec (Hons) CA dan Guru Besar Universitas Negeri Jambi Prof. Dr Sihol Situngkir, MBA.
Edison menjelaskan, beberapa tokoh nasional yang hampir dapat dipastikan tampil sebagai pembicara dalam FGD tersebut, diantaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menko Polhukam Prof. Dr Mahfud, MD.
Sejak diusulkan pada bulan Januari 2021, menurut mantan pengurus DPP KNPI era tahun 1990-an ini, rencana pendirian Untara pada prinsipnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah.
“Selain kalangan pejabat di lembaga-lembaga pemerintah, usulan pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya banyak mendapat dukungan dan sambutan positif dari kalangan DPR, MPR dan DPD RI,” ujarnya.
Pihaknya menyatakan optimistis melalui dukungan berbagai pihak rencana pendirian Untara bisa segera terealisasi.
Pada kesempatan itu, Bupati Taput Nikson Nababan mengemukakan bahwa kehadiran Untara menjadi solusi terbaik mewujudkan percepatan pembangunan di kawasan Tapanuli.
Karena itu, Bupati Taput berharap kepada Presiden Jokowi agar sesegera mungkin menerbitkan peraturan presiden (Perpres) pendirian Universitas Negeri Tapanuli Utara.
Adapun Universitas Negeri dimaksud adalah melalui perubahan (transformasi) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung menjadi Universitas Negeri Tapanuli Raya , sebagaimana yang diusulkan oleh Bupati Taput kepada Presiden lewat surat nomor 034/101/34.4/I/2021 tertanggal 28 Januari 2021.
“Penerbitan Perpres diperlukan mengingat saat ini aset IAKN berada di bawah Kementerian Agama,” tambahnya.
Jika nantinya IAKN bertransformasi menjadi UNTARA, lanjut dia, akan berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Ditjen Dikti, sehingga mutlak diperlukan payung hukum mengenai pengalihan aset antarlembaga.
Rencana pendirian perguruan tinggi negeri tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Bupati Toba Poltak Sitorus.
“Kita pada prinsipnya sangat mendukung pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya. Untuk mewujudkan rencana tersebut tentunya perlu terus dimatangkan seluruh tahapan dan persiapan yang dipersyaratkan, termasuk kajian dari aspek ekonomi dan politik” tuturnya. D|Red
