Aziz menyebut laporan tersebut ditujukan kepada ketua dan para wakil ketua KPK, serta sejumlah pejabat lain seperti deputi bidang penindakan dan eksekusi, deputi koordinasi dan supervisi, hingga direktur penyelidikan dan penyidikan.
Ia menilai keputusan pengalihan tahanan rumah terhadap Yaqut berpotensi melanggar nilai dasar lembaga antirasuah, termasuk prinsip keadilan, profesionalisme, transparansi, dan objektivitas dalam penanganan perkara.
Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas polemik yang muncul akibat kebijakan tersebut.
Asep menegaskan bahwa keputusan pengalihan penahanan terhadap Yaqut tidak dilakukan secara diam-diam. Ia menyatakan kritik yang muncul dari masyarakat justru menjadi bagian dari dukungan publik terhadap upaya penegakan hukum yang transparan.
Dewas KPK pun menegaskan akan menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk secara objektif. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan proses penanganan kasus korupsi kuota haji tetap berjalan sesuai prinsip hukum serta etika lembaga pemberantasan korupsi. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
