Dalam temu pers terbatas usai rapat pengurus bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di ruang rapat kantor KAD di Hotel Garuda Plaza Medan, mereka mengutarakan snopsis dan notulen hasil zoom-meeting dengan KPK, yang disertai risalah kronologi sejumlah kasus di bidang proyek konstruksi yang terjadi di beberapa daerah di Sumut.
Peserta zoom dengan Teguh Widodo dari KPK–AKBU itu antara lain Ketua KAD Sumut Santri Azhar Sinaga dan Wakil Ketua Erwin Samuel Hasibuan, Ketua Bidang PBJ KAD Erikson L Tobing, serta para pengurus KPK-M dan F-KAM: Josh F Pangaribuan, Jimmy Simbolon, Donny Aleksander, Galuh Sekardhita, Rachel GJB, Amalia Rosanti dan Anis Anindya.
Selain kasus yang terjadi di sejumlah daerah pada proyek-proyek konstruksi yang menggunakan dana APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten-Kota serta di BUMD–PDAM, mereka juga mengungkap sejumlah kasus yang terjadi di beberapa BUMN seperti PLN dan kontraktor BUMN, plus di sejumlah instansi lintas Kementerian seperti PUPR-BBPJN Sumut, BP2JK, Kemenhub–BPTD Sumut dan Baltek-KAI, Kemnaker–BLKI Sumut, dan instansi lainnya yang menggunakan dana APBN selama ini.
Secara khusus, Josh Fereira menyebutkan tiga topik yang menjadi masalah krusial dan serius di bidang konstruksi di Sumut saat ini, yaitu (1). Proyek jalan dan jembatan senilai Rp2,7 triliun yang sedang dalam proses tender paket tunggal di Dinas BMBK Pemprov Sumut. (2). Kasus ‘tunggak bayar’ sewa alat (axcavator dan wheel loader) di PLN Unit Langkat (PT IP Pangkalansusu) yang telah merugikan rekanan Rp2 miliar lebih, dan (3) Kasus (dugaan) rekayasa tender di satu instansi di Kabupaten Samosir.
