Ditambahkan Andi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Toba agar benar-benar melakukan inventarisasi aset yang akurat, peningkatan keamanan fisik dan administrasi serta optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan keamanan seluruh aset daerah.
Selain itu sebut Andi pentingnya untuk memastikan legalitas aset dan meningkatkan koordinasi antar OPD dalam pengelolaan aset karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu aset dari Pemerintah Toba yang berada di pusat ibu Kota Kecamatan Balige yaitu tanah Ex-karsitek sampai saat ini masih dikuasai oleh masyarakat pemberi hibah, untuk itu perlu ketegasan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dalam mengamankan aset tersebut dan diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Toba agar lebih serius dalam pengamanan dan pengurusan aset bergerak dan aset tidak bergerak dan perlu adanya peningkatan yang lebih dalam pembukuan dan pelaporan guna meningkatkan informasi antar bagian yang ada pada setiap OPD, hal ini sangat penting karena akan memberikan dampak baik untuk keberhasilan pengamanan aset.
Pantauan Wartawan Media Delegasi pada rapat paripurna DPRD Toba dalam rangka LKPJ Bupati Toba tahun anggaran 2024 berlangsung dengan baik, Hadir dalam rapat paripurna DPRD Toba pada LKPJ Bupati Toba anggaran 2024, Bupati Toba, perwakilan Dandim, para perwakilan Camat se-Toba, para SKPD se-Toba, perwakilan Polres Toba, 30 Anggota DPRD Toba serta undangan lainnya. Adapun 5 SKPD Toba yang disoroti Komisi B DPRD Toba yakni Dinas PUTR, Perkim, Lindup, BPKAD dan Perijinan satu pintu. (D|Tsa36)
(D|Tsa36)
