“Dalam konflik seperti ini, yang paling berbahaya bukan hanya konflik itu sendiri, tetapi bagaimana konflik tersebut diceritakan,” tambah pengamat tersebut.
Sementara itu, mahasiswa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik justru berisiko dijadikan legitimasi moral dalam pertarungan narasi. Penderitaan administratif mereka diangkat ke ruang publik, tetapi sering kali dalam kerangka yang memperkuat tudingan terhadap satu pihak, bukan sebagai dasar untuk mendorong solusi kolektif.
Dalam konteks ini, netralitas institusi menjadi isu krusial. Ketika lembaga yang seharusnya berperan sebagai mediator justru terlibat dalam produksi narasi yang dianggap tidak seimbang, maka kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian konflik dapat tergerus.
Oleh karena itu, penyelesaian konflik Yayasan Darma Agung tidak dapat diserahkan pada dominasi wacana semata. Diperlukan mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kepentingan, agar setiap pihak memperoleh posisi yang adil.
Tanpa itu, publik hanya akan terus disuguhi narasi—bukan kebenaran. Dan dalam situasi di mana kebenaran diproduksi melalui kekuasaan, pertanyaan yang tersisa menjadi semakin relevan: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari cerita yang sedang dibangun? D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
