Pelayanan Publik Sumut Terbaik, Raih Opini Ombudsman

Selasa, 3 Februari 2026 - 11:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia. Foto: Ist.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia. Foto: Ist.

Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih penghargaan bergengsi, yaitu Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Sumut dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Ombudsman Apresiasi Pelayanan Publik Sumut Tanpa Cacat

Lembaga independen tersebut memberikan penilaian positif kepada Pemprov Sumut atas keberhasilannya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan tanpa cacat administrasi. Penghargaan ini menjadi Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi yang sangat membanggakan bagi seluruh jajaran Pemprov Sumut.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia  kepada Pemprov Sumut di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/1/2026), dalam acara Penyampaian Opini Ombudsman: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik. Predikat ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga yang dinilai bekerja keras membenahi pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi ini menunjukkan bahwa unit pelayanan di Pemprov Sumut dinilai mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara profesional, transparan, dan akuntabel. Predikat ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

BACA JUGA:  Bobby Nasution Siap Dukung Kampus IV dan Beasiswa Khusus Mahasiswa UMSU

“Ini mencerminkan implementasi nyata visi dan misi Gubernur Sumatera Utara, khususnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (2/2/2026).

Baca Juga : https://mediadelegasi.id/pemkab-sergai-dukung-penguatan-ekonomi-desa-lewat-koperasi-merah-putih/

Menurut Sulaiman, tidak ditemukannya indikasi maladministrasi yang signifikan merupakan bukti bahwa upaya reformasi birokrasi dan penguatan sistem pelayanan publik telah berjalan efektif. Raihan tersebut menjadi dorongan dalam mendukung terwujudnya Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

“Ini bukti reformasi birokrasi yang terus didorong Pak Gubernur Bobby Nasution berjalan dengan baik, oleh karena itu akan terus kita tingkatkan untuk mewujudkan Sumut yang unggul, maju dan berkelanjutan,” kata Sulaiman.

Sebelumnya, predikat ini dikenal dengan nama Kepatuhan Pelayanan Publik. Namun, pada tahun 2025 diubah menjadi Opini Ombudsman: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik. Perubahan ini merupakan upaya Ombudsman untuk menilai pelayanan publik secara lebih komprehensif dibandingkan survei kepatuhan sebelumnya.

BACA JUGA:  Operasi Senyap Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman RI

“Kita semua berharap ikhtiar ini ke depan menjadi cerminan nyata bagaimana kualitas pelayanan publik, bila BPK menilai tata kelola penggunaan anggaran, Ombudsman minilai output penggunaan anggaran,” kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih saat acara penyerahan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pelayanan publik merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Dari pelayanan publik, masyarakat dapat merasakan bahwa undang-undang dan peraturan bukan sekadar teks semata.

“Di situlah hukum dirasakan, bukan dalam teks UU belaka, tetapi dalam antrian layanan, kejelasan prosedur, kepastian waktu dan sikap dari aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Yusril.

Turut hadir Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanegara, jajaran kementerian terkait, serta para gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia. Hadir pula jajaran Ombudsman serta pejabat tinggi kementerian dan lembaga yang dinilai. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

3 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolda Sumut Disorot Gunakan Mobil Mewah Mercedes-Benz Sprinter saat Kunker, Polda Sumut Ungkap Asal Kendaraan
Gubsu Bobby Nasution Perintahkan Jalur Baru Gunung Sibayak Ditutup dan Dihijaukan Kembali dalam Sepekan
TAPD dan Banggar DPRD Sumut Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Bertambah Rp10,5 Miliar
BPSDM Sumut Latih 37.000 ASN Sejak 2020 dan Raih Peringkat Keempat Nasional dari LAN
Pemprov Sumut Targetkan RSU Haji Medan Pertahankan Akreditasi Paripurna Bintang Lima, Tingkatkan Mutu Layanan Pasien
Pemprov Sumut Optimalkan Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Konsolidasi Lima Komoditas untuk Efisiensi Anggaran
Bobby Nasution Resmikan Teknologi Robotik Ortopedi ORCA di RS Columbia Asia Medan, Dorong Warga Tak Lagi Berobat ke Luar Negeri
Viral Polisi Ajak Tahanan Narkoba Makan Siang di Restoran Medan, Propam Polda Sumut Periksa Personel Polres Asahan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:38 WIB

Kapolda Sumut Disorot Gunakan Mobil Mewah Mercedes-Benz Sprinter saat Kunker, Polda Sumut Ungkap Asal Kendaraan

Jumat, 20 November 2026 - 16:54 WIB

Gubsu Bobby Nasution Perintahkan Jalur Baru Gunung Sibayak Ditutup dan Dihijaukan Kembali dalam Sepekan

Jumat, 20 November 2026 - 11:20 WIB

TAPD dan Banggar DPRD Sumut Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Bertambah Rp10,5 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 13:06 WIB

BPSDM Sumut Latih 37.000 ASN Sejak 2020 dan Raih Peringkat Keempat Nasional dari LAN

Kamis, 19 November 2026 - 12:53 WIB

Pemprov Sumut Targetkan RSU Haji Medan Pertahankan Akreditasi Paripurna Bintang Lima, Tingkatkan Mutu Layanan Pasien

Berita Terbaru