Dikatakan olehnya, bahwa kepentingan publik harus lebih di utamakan disamping kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
“Ingat, sekarang kepercayaan itu sudah bergeser. Masyarakat sekarang sudah trend lebih percaya platform media sosial (medsos) seperti tiktok, facebook dan youtube. Medsos sekarang sudah banyak berkontribusi mengungkap berbagai kejahatan di Indonesia. Publik sudah pada berani meliput sendiri berbagai kejadian dan peristiwa Kejahatan di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian menyebarkanya melalui akun-akun pribadi mereka, ” Terang Feri.
“Pers sudah mulai ditinggalkan. Ini harus jadi “CAMBUK” bagi kita semua Insan Pers” Katanya.
“Malu sekali rasanya jika Pers disebut sudah sebagai corong pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Karena faktanya, fenomena berita-berita yang dimuat sudah didominasi oleh berita yang bersumber dari rilis (press release) yang tanpa cover both side. Ini menjadikan Pers kehilangan bargaining position. Kedepan ini menjadi bayangan kehancuran Pers itu sendiri. Kami juga minta Dewan Pers dapat memperbaiki “kerusakan” ini dengan objektif demi menjaga dan mempertahankan KEMERDEKAAN PERS yang sesungguhnya, ” Ungkap Feri.
Menutup pernyataannya atas problematika independensi Pers di tengah-tengah momen politik saat ini, Feri Sibarani bersama jajarannya dari DPP-PPDI kembali menyerukan, agar seluruh Insan Pers Indonesia, khusunya yang bergabung di bawah payung organisasi PPDI, untuk memiliki komitmen kuat menjaga dan bertanggungjawab mempertahankan independensi Pers, yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
, “Kami DPP-PPDI bertanggungjawab untuk mengingatkan ini. Karena itu adalah salah satu peran sebuah organisasi Pers. Profesionalitas dan objektivitas harus kita utamakan demi kepentingan publik, Bangsa dan Negara. Sebagai Pers yang merdeka, kita harus dorong agenda demokrasi secara profesional, objektif, berimbang dan tetap independen. Terimakasih, ” Pungkasnya.
Sumber: Wawancara
Penulis: Fit
