Medan-Mediadelegasi: KPK kembali menunjukkan keberaniannya dalam memberantas korupsi dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) secara diam-diam di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Operasi ini berlangsung secara tertutup dan berhasil mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, termasuk Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Operasi Senyap di Pekalongan: Bupati Terjaring
Konfirmasi resmi mengenai OTT ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Dalam pernyataannya, Budi menyebutkan bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan secara tertutup dan pihaknya berhasil mengamankan beberapa orang di lokasi kejadian. Salah satu yang ditangkap adalah Fadia Arafiq, yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh tim KPK.
Budi Prasetyo belum merinci secara lengkap terkait perkara yang melatarbelakangi penangkapan ini. Ia hanya menyebutkan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan pihaknya akan mengumumkan perkembangan terbaru setelah proses pemeriksaan selesai. Ia juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam memberantas praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah.
Menurut informasi yang dihimpun, operasi ini dilakukan di wilayah Pekalongan dan sekitarnya pada hari Selasa (3/3/2026). Tim KPK membawa beberapa orang yang diamankan ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Proses ini dilakukan secara ketat agar tidak mengganggu jalannya penyidikan dan memastikan keadilan tetap terjaga.
Fadia Arafiq sendiri diketahui menjabat sebagai Bupati Pekalongan sejak beberapa tahun terakhir. Ia dikenal aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah dan memiliki reputasi yang cukup baik di mata masyarakat. Namun, penangkapan ini tentu menjadi pukulan besar bagi citra dirinya dan pemerintah daerah Pekalongan secara umum.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/dirjen-pu-mundur-usai-temuan-bpk/
KPK menyatakan akan terus melakukan langkah-langkah tegas terhadap pejabat yang terbukti terlibat praktik korupsi. Operasi OTT ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada tempat bagi koruptor untuk bersembunyi, apapun posisi dan jabatannya. Pihak berwenang menegaskan komitmen mereka untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan.
