HAPI Sumut Buka Bicara
Pihak perusahaan yang sebelumnya sempat dimenangkan dalam proyek yang kemudian dinyatakan gagal, berencana menuntut Dinas Kesehatan Pemkab Samosir ke ranah hukum. Namun pihaknya mengaku sangat menghormati tahapan hingga 17 September 2021.
“Jika memang benar proyek gagal DAK Pemkab Samosir ini terjadi, tentu sangat merugikan masyarakat Samosir,” kata Mandalasah Turnip SH, pemerhati jasa konstruksi Sumatera Utara putra asal Samosir.
Mandalasah yang juga Ketua Gabkin Sumut ini sangat menyesal dan menyayangkan DAK itu tidak bisa digunakan. “Bukan masalah dana dikembalikan. Ada ketentuan, jika ada DAK yang dikembalikan itu akan menjadi catatan terkena finalti. Sanksi merugikan masyarakat, berakibat kepada terancamnya pengucuran DAK tahun depan,” beber Mandalasah.
Dia juga mengungkapkan, persoalan ini menjadi tanggungjawab Pemkab Samosir dan sanksi keterancaman kehilangan jatah alokasi DAK tahun berikutnya.
Ketua Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) Sumut Zani Apoh Saragih SH MH angkat suara. “Terlepas jika benar ada tarik-menarik kepentingan oknum atau karena tidak maksimalnya kinerja Pemkab menyebabkan gagalnya proyek DAK Dinas Kesehatan Samosir itu, yang pasti karena Pemkab Samosir tidak menyerap DAK, itu berpotensi merugikan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, diduga akibat kelalaian Pemkab Samosir hingga batas akhir input data, menyebabkan DAK akan kembali ke pusat.
Pada bagian lain, Sekretaris HAPI Kota Medan Maja Simarmata SH MH menegaskan, pihak perusahaan yang sempat dinyatakan pemenang lalu digagalkan, bahkan masyarakat bisa menempuh jalur pidana menuntut kerugian akibat kelalaian atau tidak maksimalnya kinerja pemangku kebijakan Pemkab Samosir.
“Perlu dilakukan langkah hukum, sehingga kedepannya para pemangku kebijakan di Samosir tidak sembarangan dalam melaksanakan proses menyangkut kesejahteraan masyarakat. Akibat kelalaian, tahun depan kucuran DAK berkurang atau justru dapat menghambat pembangunan Samosir,” kata Maja Simarmata. D|Red-09
Halaman : 1 2
