Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas revalidasi Toba Caldera UNESCO Global Geopark yang dihadiri sejumlah peserta utusan dari organisasi perangkat daerah terkait dan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark.
Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumut, Tarsudi saat memimpin rakor tersebut di kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Jumat (13/1), mengatakan, rakor tersebut bertujuan untuk membahas langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk persiapan revalidasi Geopark Kaldera Toba.
“Tahun 2023 ini tim penilai dari Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan atau UNESCO akan melakukan revalidasi Geopark Kaldera Toba,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap empat tahun sekali tim penilai atau asesor UNESCO melakukan evaluasi dan pengecekan ulang status Geopark Toba, untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah dalam rapat UNESCO tahun 2024 mendatang status taman bumi itu dapat dipertahankan menjadi bagian dari anggota UNESCO Global Geopark.
Tim penilai tersebut, lanjutnya, akan fokus melihat upaya konservasi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan Geopark Toba, termasuk sudah sejauh mana realisasi dari rekomendasi yang dipersyaratkan oleh UNESCO saat Geopark Kaldera Toba ditetapkan pada 2020 lalu.
Disebutkannya, ada enam rekomendasi yang perlu terus dikuatkan dengan upaya sungguh-sungguh dan mempergunakan waktu sebaik mungkin dan tentunya melibatkan semua stake holder serta dinas lintas sektor di Pemprov Sumut untuk mempertahankan status Geopark Kaldera Toba.
Karena itu, kata Tarsudi mengingatkan semua institusi yang terkait langsung dengan pengelolaan Taman Bumi tersebut segera mengintensifkan koordinasi agar status Geopark Kaldera Toba tetap bisa dipertahankan (green card).
Ia menyatakan bahwa Pemprov Sumut siap mempertahankan status UNESCO Global Geopark (UGGp) untuk Geopark Kaldera Toba.
Koordinator bidang Edukasi dan Penelitian Pengembangan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP-TCUGGp), Wilmar Simanjorang yang turut diundang dalam rakor tersebut, menyambut positif komitmen Pemprov Sumut mempertahankan status UGGp untuk Geopark Kaldera Toba.
Namun, mantan pejabat Bupati Samosir ini mengaku kecewa atas ketidakhadiran Ketua Harian BP-TCUGGp Mangindar Simbolon dalam forum rakor tersebut.
“Mangindar Simbolon seharusnya ikut hadir dalam rakor ini, karena banyak hal yang harus dibahas termasuk perjalanan organisasi TCUGG yang selama ini banyak kekurangan,” ujar dia.
Ia menilai, memasuki dua tahun lebih perjalanan BP TCUGG sejak ditetapkan oleh Gubernur Sumut pada Januari 2021 lalu, roda organisasi itu terindikasi dikendalikan oleh pengurus yang terkesan tidak mempunyai arah dan tujuan yang tepat.
Padahal dalam organisasi yang sehat, menurut Wilmar, setiap pengurus harus memiliki tujuan yang jelas yakni visi, lalu dijabarkan dalam misi, sehingga muncul kebijakan dan langkah strategis, serta perencanaan yang tepat.
“Saya menilai BP TCUGG hingga saat ini tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga terkesan tersesat tanpa arah dan akhirnya banyak pengurus dan staf memilih mundur,” ucapnya.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BP TCUGG, sebut Wilmar, terkesan lebih mengarah kepada seremonial belaka dan diperkirakan sangat minim menyentuh kepada upaya memenuhi enam rekomendasi yang ditetapkan UNESCO.
Keanggotaan Geopark Kaldera Toba di UNESCO setelah divalidasi, sebut dia, dikuatirkan rentan dicabut statusnya jika tidak memenuhi kriteria.
Sebab, pengelolaan setiap geopark tujuannya jelas, yakni memuliakan bumi dengan cara konservasi, mengedukasi masyarakat tentang bumi dan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mengelola taman bumi tersebut.
Karena itu, ia menyarankan kepada Gubernur Sumut agar secepatnya melakukan evaluasi untuk selanjutnya mengganti pengurus harian yang selama ini terbukti gagal menjalankan visi, misi BP TCUGG. D|Red-04
