Medan-Mediadelegasi: Sejumlah pemulung dan komunitas kaum marjinal lainnya di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan dijadwalkan menggelar upacara memperingati Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022, Kamis (10/11).
Upacara memperingati Hari Pahlawan 10 Nopember 2022 yang akan diisi dengan doa bersama tersebut turut diikuti oleh para aktivis kemanusiaan yang bernaung di bawah Yayasan Peduli Pemulung Indonesia dan pegiat sosial Deddy Mauriz Simanjuntak yang juga Ketua DPW Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara (Sumut).
Doa Keprihatinan Nasional direncanakan digelar di Ghamenia Tower Jalan Pemasyarakatan, Desa Kelambir Lima Kebun, Kabupaten Deli Serdang.
Keterangan tersebut disampaikan Ketua Yayasan Peduli Pemulung Indonesia Uba Pasaribu dan Ketua DPW Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara (Sumut) dalam sesi wawancara podcast di studio DelegasiTV Medan, Rabu (9/10).
“Peringatan Hari Pahlawan tahun ini akan kita jadikan sebagai momentum untuk mengajak semua pihak terutama pemerintah agar lebih peduli terhadap kalangan pemulung dan masyarakat miskin lainnya,” kata Uba Pasaribu.
Menurut dia, perhatian terhadap para pemulung dan masyarakat miskin hingga saat ini masih sangat minim sehingga mereka tetap termarjinalkan dan akhirnya sangat sulit untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi.
Karena itu, Uba mengingatkan pemerintah untuk lebih maksimal memberikan perhatian dan perlindungan kepada komunitas marjinal yang identik dengan masyarakat miskin.
“Intinya adalah orang-orang marginal seperti para pemulung dan masyarakat miskin lainnya yang betul-betul tidak punya gantungan hidup tetap, harus mendapat prioritas perhatian dan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Dalam wawancara podcast yang dipandu jurnalis DelegasiTV Robin Turnip tersebut, Uba Pasaribu yang selama ini dikenal cukup aktif meringankan beban warga miskin di Deli Serdang dan Medan, mengungkapkan bahwa banyak kaum marjinal tidak memiliki akses untuk mendapatkan akses pengobatan dan berbagai bidang pelayanan publik lainnya.
Hal itu, katanya disebabkan oleh sulitnya para kaum marjinal di daerah tersebut memperoleh identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP).
Dikatakan Uba, kendala yang dihadapi kaum marjinal dalam mendapat KTP akhirnya membuat mereka nyaris tidak mempunyai akses untuk memperoleh bantuan sosial dari pemerintah.
“Banyak kaum marjinal belum memiliki nomor induk kependudukan atau NIK, karena terkendala dengan proses birokrasi yang ketat dan tidak punya uang yang cukup untuk melengkapi syarat administrasi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPW MUKI Sumut Deddy Mauriz Simanjuntak, mengingatkan kepada semua pihak bahw gerakan aksi sosial serta memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi masyarakat marjinal harus dilakukan secara lebih gencar.
Diakuinya, selama ini berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai institusi mulai tingkat pusat sampai daerah, baik bagi masyarakat miskin perkotaan maupun masyarakat miskin pedesaan.
Namun, Deddy menilai, dari berbagai program pemberdayaan tersebut tidak sedikit yang mengalami kegagalan, sehingga ujuan akhir dari program tersebut untuk memandirikan masyarakat dalam berusaha belum terwujud secara optimal, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka.
“Akibat masih minimnya perhatian pemerintah, banyak kaum marjinal di berbagai daerah seperti di Deli Serdang dan Kota Medan hidup dalam kondisi tidak layak,” tuturnya. D|Med-24
