Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 dengan penuh khidmat. Acara berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Senin (27/4/2026).
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, dipercaya untuk memimpin langsung jalannya upacara tersebut. Dalam kesempatan bersejarah ini, ia juga membacakan sambutan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang mewakili arahan pusat kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah.
Upacara dihadiri oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut. Kehadiran mereka menjadi simbol kebersamaan dan komitmen dalam menjaga semangat otonomi yang sudah berjalan selama tiga dekade ini.
Dalam sambutannya yang dibacakan Wagub Surya, Mendagri menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Otonomi daerah dinilai sebagai instrumen yang sangat strategis. Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta secara langsung mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Tahun ini, peringatan mengusung tema besar “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema ini menekankan betapa pentingnya kemandirian daerah dalam menggali dan mengelola potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.
Namun demikian, ditekankan pula bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak bisa berdiri sendiri. Keberhasilan tersebut tetap sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang kuat, harmonis, serta berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Mendagri juga menyoroti sejumlah langkah strategis yang harus diperkuat ke depannya. Di antaranya adalah pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih atau pemborosan.
Selain itu, arah reformasi birokrasi kini harus berbasis pada hasil atau outcomes yang nyata, yang didukung penuh oleh transformasi digitalisasi pelayanan. Tidak kalah penting adalah upaya penguatan kemandirian fiskal daerah agar tidak selalu bergantung pada transfer dana dari pusat.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” tegas Mendagri dalam pesannya.
Selain soal administrasi, kolaborasi antar daerah juga dinilai sangat krusial untuk menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah, seperti masalah transportasi, lingkungan hidup, hingga pengelolaan sampah. Pemerintah daerah juga diminta lebih fokus pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, serta pengentasan ketimpangan.
Di tengah berbagai tantangan global maupun lokal, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah menjadi hal yang tak boleh dilupakan, mulai dari ketahanan pangan, ekonomi, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim. Tak lupa, dalam setiap pelaksanaan kegiatan termasuk peringatan hari besar ini, seluruh instansi diminta tetap memegang teguh prinsip efisiensi dan penghematan anggaran sesuai arahan Presiden, agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak maksimal bagi rakyat. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
