Medan-Mediadelegasi: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menilai pihak rektorat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) sudah dua kali melakukan pembohongan publik di tengah hiruk-pikuk kasus Calon Dosen (Cados) BLU UINSU Tahun 2021.
“Pertama, utusan yang datang mengaku UINSU tidak menerima Surat Panggilan I dari Ombudsman dan hanya menerima surat undangan klarifikasi. Kedua, rektor boleh memberikan keterangan tertulis, tanpa menghadiri panggilan, itu juga pembohongan,” sebut Abyadi, Selasa (1/2), melalui selularnya.
Abyadi menjelaskan, kalau Rektor dan UINSU tidak menerima Surat Panggilan I dari Ombudsman, kenapa Rektor memberi mandat kepada dua orang itu untuk menggantikannya memenuhi panggilan pada 31 Januari kemarin. Sebab, kata Abyadi, undangan kepada rektor agar hadir memberikan klarifikasi itu pada 12 Januari, dan rektor tak hadir.
BACA JUGA: Ombudsman Sumut Tolak Utusan Rektor UINSU
Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, sebut Abyadi, harusnya pihak UINSU tidak melakukan pembohongan kepada publik. “Bagaimana institusi pendidikan publik itu bisa dipercaya masyarakat kalau selalu melakukan kebohongan-kebohongan, sebab itu sangat naif sekali,” tegas Abyadi.
Penjelasan dan penyesalan Abyadi itu, pascapenolakan utusan Rektor UINSU mengadiri Panggilan I (Pertama) Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Senin kemarin, berita dinilai Hoaks pun bergulir. Berita itu memuat penjelasan Moraluddin Harahap, salah seorang utusan mewakili Rektor UINSU Prof Dr H Syahrin Harahap MA, bahwa Syahrin Harahap dapat memberikan keterangan secara tertulis tanpa perlu hadir memenuhi panggilan Ombudsman.
Mirisnya, pemberitaan salah satu media online menuliskan komentar Moraluddin Harahap yang hadir bersama Solahuddin Harahap (adik kandung Syahrin Harahap) bergulir. dan wartawan salah satu media online dimaksud di gedung Ombudsman Sumut, Senin petang kemarin. Kehadiran mereka dalam kasus kejanggalan proses penerimaan Cados non PNS BLU UINSU Tahun 2021, ditolak mentah-mentah oleh Ombudsman, karena panggilan itu tegas menyebutkan tidak boleh diwakilkan.
