Jakarta-Mediadelegasi : Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Dalam pleidoinya, Hasto menuding dirinya menjadi korban kriminalisasi yang didaur ulang, bermula dari penolakan terhadap kedatangan Timnas Israel ke Indonesia untuk Piala Dunia U-20.
“Tekanan terhadap saya diawali akibat sikap politik yang saya sampaikan dengan menolak kehadiran Kesebelasan Israel,” ujar Hasto, Kamis (10/7/2025).
Bacaan Lainnya
Hasto menegaskan bahwa penolakan tersebut dilandasi oleh aspek ideologis dan historis Partai PDI Perjuangan, serta sejalan dengan dukungan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Ia bahkan menyinggung sejarah Indonesia yang pernah menolak delegasi Israel pada Asian Games 1962 di Jepang, yang berujung pada sanksi namun juga melahirkan Ganefo dan Stadion Gelora Bung Karno.
“Tekanan terhadap saya diawali akibat sikap politik yang saya sampaikan dengan menolak kehadiran Kesebelasan Israel,” ungkap Hasto. Ia menekankan bahwa penolakan tersebut bukanlah tindakan sepihak, melainkan didasari oleh prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh partainya dan sejalan dengan aspirasi rakyat Indonesia.
Hasto melihat tindakan kriminalisasi ini sebagai konsekuensi dari sikap politik yang diambilnya. Ia menyatakan bahwa penolakan terhadap Israel merupakan bentuk konsistensi terhadap prinsip-prinsip perjuangan partai dan kepentingan bangsa Indonesia. Sikap ini, menurutnya, selaras dengan kecaman internasional terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Israel di Gaza.
“Dunia kini melawan Israel, sebab pelanggaran terhadap kemanusiaan, keadilan, dan kedaulatan suatu bangsa tidak bisa ditoleransi,” tegas Hasto. Ia membandingkan penolakan terhadap Israel di masa lalu yang berujung pada sanksi, dengan situasi saat ini di mana penolakan tersebut justru berujung pada kriminalisasi dirinya.
Hasto memandang tekanan dan kriminalisasi yang dialaminya sebagai bentuk pengorbanan yang dijalaninya demi cita-cita dan kesetiaan pada perjuangan ideologi partai. Ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai yang diajarkan di PDI Perjuangan.
“Meskipun harus menghadapi tekanan dan intimidasi, kami diajarkan di PDI Perjuangan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita dan kesetiaan pada perjuangan ideologi partai yang selaras dengan kepentingan Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, Hasto dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa KPK. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan.
Jaksa KPK mendakwa Hasto telah merintangi penyidikan kasus dugaan suap PAW anggota DPR yang melibatkan buronan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun dan Kusnadi untuk menghilangkan barang bukti berupa handphone.
Tindakan Hasto tersebut didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ia juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta dalam mata uang dolar Singapura.
Dakwaan terhadap Hasto juga mencakup Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan dugaan suap kepada Wahyu Setiawan.
Pleidoi Hasto hari ini menjadi sorotan publik, khususnya terkait dengan kaitan antara penolakan terhadap Timnas Israel dan dakwaan hukum yang dihadapinya. Sidang ini masih berlanjut dan menunggu putusan hakim.
Hasto Kristiyanto, sebagai tokoh penting di PDI Perjuangan, telah menyampaikan pembelaannya dengan tegas dan lugas. Ia mengaitkan kasus hukum yang menjeratnya dengan konsistensi politik partainya dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera memberikan putusan atas kasus ini. Publik menantikan keputusan hakim yang akan menentukan nasib Hasto Kristiyanto.
Kasus ini menimbulkan perdebatan publik terkait kebebasan berekspresi dan sikap politik dalam konteks hukum di Indonesia. Banyak pihak yang menilai bahwa kasus ini memiliki implikasi yang luas bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Hasto dalam pleidoinya menekankan pentingnya konsistensi dalam berpolitik dan memperjuangkan prinsip-prinsip yang diyakini. Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks historis dan ideologis dalam memahami berbagai peristiwa politik.
Pernyataan Hasto tentang kriminalisasi atas penolakan Timnas Israel telah memicu beragam reaksi dari berbagai kalangan. Beberapa pihak mendukung Hasto, sementara yang lain menilai bahwa tindakannya telah melanggar hukum.
Sidang lanjutan kasus ini akan terus menjadi perhatian publik. Putusan hakim akan menjadi penentu bagi masa depan politik Hasto Kristiyanto dan juga menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang.
Kasus ini juga mengundang diskusi tentang bagaimana negara menyeimbangkan antara penegakan hukum dan kebebasan berekspresi. Pertanyaan tentang batas-batas kebebasan berpendapat dalam konteks politik tetap menjadi tantangan.
Hasto Kristiyanto dalam pleidoinya telah menyampaikan pandangannya secara komprehensif. Ia berharap agar majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh aspek dalam memberikan putusan.
Proses peradilan ini menjadi momentum bagi publik untuk merefleksikan kembali pentingnya penegakan hukum yang adil dan berimbang. Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana sikap politik dapat berimplikasi pada aspek hukum.
Hasto Kristiyanto, sebagai tokoh publik, telah menjadi sorotan media massa dan publik. Kasus ini telah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.
Perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh berbagai pihak. Putusan hakim akan memberikan kepastian hukum bagi Hasto Kristiyanto dan juga menjadi rujukan bagi kasus-kasus serupa di kemudian hari.
Kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi para politisi dan aktivis untuk lebih berhati-hati dalam mengambil sikap politik, dengan mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku.
Hasto Kristiyanto dalam pleidoinya telah menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya konsistensi ideologi dan perjuangan politik. Ia juga menekankan pentingnya memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penegakan hukum. Proses peradilan ini diharapkan dapat berjalan dengan adil dan transparan.
Perkembangan selanjutnya dari kasus ini akan sangat menentukan bagi masa depan politik Hasto Kristiyanto dan juga bagi iklim demokrasi di Indonesia. Publik menantikan putusan hakim dengan penuh perhatian.
Perkara ini menjadi contoh bagaimana sikap politik dapat berimplikasi pada aspek hukum dan bagaimana pentingnya memahami konteks dalam mengambil keputusan politik. D|Red.
