Medan-Mediadelegasi: Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., membuat pernyataan mengejutkan pada Kamis (13/11/2025) bahwa puluhan pejabat berpengaruh dan pengusaha kaya yang diduga terlibat dalam skandal korupsi proyek pengendalian banjir akan dijebloskan ke penjara sebelum Natal.
Pernyataan tegas ini disampaikan di tengah meningkatnya kemarahan publik dan serangkaian protes jalanan di seluruh negeri.
Marcos mengatakan bahwa komisi pencari fakta independen yang ia bentuk telah mengajukan tuntutan pidana atas gratifikasi, korupsi, dan penjarahan — pelanggaran yang tidak bisa dijamin bebas — terhadap sedikitnya 37 senator, anggota Kongres, dan tokoh bisnis. Selain itu, 86 eksekutif perusahaan konstruksi dan sembilan pejabat pemerintah juga dituntut karena diduga menghindari pajak hampir 9 miliar peso (USD 152 juta).
Skandal ini menjadi isu sensitif di Filipina, negara yang sangat rentan terhadap topan dan banjir besar. Kritik publik semakin keras setelah serangkaian bencana melanda dalam beberapa minggu terakhir.
Topan Kalmaegi menewaskan sedikitnya 232 orang, sementara Topan Super Fung-wong yang menyusul beberapa hari kemudian menewaskan 27 orang dan menyebabkan banjir serta longsor luas.
“Saya tahu bahwa sebelum Natal, banyak dari mereka yang terlibat akan selesai kasusnya dan masuk penjara,” ujar Marcos dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, seraya menambahkan masih banyak anomali lain yang akan terungkap. “Kami tidak mengajukan kasus untuk pencitraan. Kami mengajukan kasus untuk memenjarakan orang.”
Marcos menegaskan bahwa laporan ini merupakan tindak lanjut atas janji pemberantasan korupsi yang ia sampaikan dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu. Skandal tersebut memicu gelombang demonstrasi, termasuk aksi tiga hari yang dijadwalkan akhir pekan ini dan protes besar lain pada 30 November.
Di tengah situasi memanas, Wakil Presiden Sara Duterte—yang memiliki hubungan politik tegang dengan Marcos—melontarkan kritik keras. Ia menyebut presiden harus turut bertanggung jawab karena menandatangani anggaran negara 2025 yang memuat alokasi proyek-proyek bermasalah. “Dia punya kekurangan besar dalam pekerjaannya, sehingga sebenarnya dia pun bisa dipenjara,” ujarnya.
Marcos juga mengungkap bahwa Dewan Anti Pencucian Uang telah membekukan aset para tersangka, termasuk 1.671 rekening bank, 144 properti, 244 kendaraan, dan aset lain senilai 6,3 miliar peso (USD 107 juta). Biro Bea Cukai juga menyita 13 mobil mewah milik para tersangka, dan beberapa di antaranya telah dilelang.
Duta Besar Denmark untuk Filipina, Franz-Michael Mellbin, menyambut langkah keras tersebut. “Ini akan menjadi sinyal penting untuk melihat orang-orang benar-benar berakhir di penjara karena mencuri dana publik,” ujarnya dalam sebuah forum bisnis di Manila.
Pemerintah telah meresmikan penjara baru di Quezon City untuk menampung para tersangka kasus korupsi selama proses persidangan. Fasilitas ini berkapasitas 800 tahanan, dan pemerintah menjanjikan tidak ada perlakuan istimewa bagi politisi berpengaruh.
Berdasarkan penyelidikan awal, sekitar 9.855 proyek pengendalian banjir senilai lebih dari 545 miliar peso (USD 9 miliar) tengah diperiksa karena dugaan penyelewengan sejak Marcos menjabat pada pertengahan 2022. Menteri Keuangan Ralph Recto mengungkap, hingga 118,5 miliar peso (USD 2 miliar) anggaran proyek tersebut mungkin telah hilang akibat korupsi hanya dalam dua tahun terakhir.
Mereka yang diduga terlibat berasal dari berbagai kubu politik, termasuk pendukung dan penentang Marcos. Mantan Ketua DPR Martin Romualdez — sepupu sekaligus sekutu dekat Presiden — juga ikut terseret, meski ia membantah melakukan pelanggaran. Beberapa tokoh yang dekat dengan mantan Presiden Rodrigo Duterte juga masuk radar penyelidikan.
“Tidak ada yang kebal. Tidak ada yang akan dikecualikan,” tegas Marcos.
Janji Presiden Marcos Jr. ini menjadi harapan bagi masyarakat Filipina yang telah lama merindukan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
