Medan-Mediadelegasi: Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan terbaru. PP ini memuat formula penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengumumkan bahwa PP Pengupahan telah diteken oleh Presiden Prabowo pada hari Selasa, 16 Desember 2025. “Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan resmi pada Selasa (16/12/2025) malam.
Yassierli menjelaskan bahwa proses penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk menyusun PP ini dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Formula yang ditetapkan dalam PP ini memuat aspirasi dari pengusaha dan serikat buruh. “Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 – 0,9,” urai Yassierli.
Formula ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Kenaikan upah akan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta faktor alfa yang akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
“Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023,” imbuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengupahan.
Perlu dicatat bahwa perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur. Dewan Pengupahan Daerah akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi daerah, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
Dengan adanya PP Pengupahan terbaru ini, diharapkan sistem pengupahan di Indonesia akan menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengupahan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan haknya secara adil.
PP Pengupahan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya PP ini, hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja akan semakin harmonis dan produktif.
Dengan ditetapkannya PP Pengupahan terbaru ini, diharapkan UMP tahun 2026 akan dapat ditetapkan secara adil dan transparan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
