Dia mengungkapkan, secara teknis pengelolaan sumber daya air kita masih buruk. “Gubernur Sumut perlu mengambil langkah agar pengelolaan sumber daya air di Sumatera Utara terintegrasi. “Mudah-mudahan dengan Kadis PUPR yang baru sekarang, berbasis SDA dapat memberikan angin segar bagi pengelolaan SDA,” harapnya.
Sempadan Sungai
Secara terpisah, Hamdan Noor Manik, Direktur Executif Jaringan Peduli Petani Marjinal (JPPM) Sumatera Utara berpendapat, pentingnya aksi untuk menjaga kelestarian sumberdaya air yang merujuk kepada Undang-Undang SDA Nomor 17 Tahun 2019 dan Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang sempadan sungai dalam bentuk Perda Provinsi dan kabupaten kota.
Menurutnya, hutan sebagai penyeimbang terhadap lingkungan hidup terutama untuk kesehatan manusia dan mahluk lainnya harus memahami, betapa gundulnya hutan mengakibatkan perubahan iklim dan tidak terserapnya debit air ketika entensitaa hujan yang tinggi.
Tidak terbantahkan, lanjut Hamdan Noor Manik, banjir yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Utara beberapa hari yang lalu salah satunya akibat kerusakan hutan. “Kemudian, semakin luasnya lahan kritis di daerah aliran sungai,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi kerusakan hutan, menurut Hamdan, sangat membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak melalui program kampanye dialogis penyelamatan hutan dari penebangan liar yang tak terkendali.
Dia mengungkapkan, pihaknya tetap konsern dan memerlukan kepedulian banyak pihak dalam upaya penyelamatan hutan. “Kegiatan penanaman pohon bersama di daerah aliran sungai, sudah dilakukan oleh para pegiat peduli lingkungan. Dengan giat penanaman pohon, selain memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat,” paparnya.
Dia berharap, kepada stakeholder kiranya mempunyai program yang sustainable berkolaborasi dengan pegiat peduli lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai. D|Red-06
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
