Satgas PKH Temukan Indikasi Pidana Korporasi dalam Kasus Kerusakan Lingkungan di Sumatera, Perusahaan Penyebab Bencana Dikantongi

Senin, 15 Desember 2025 - 14:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Satgas PKH Febrie Adriansyah. Foto: Ist.

Kepala Satgas PKH Febrie Adriansyah. Foto: Ist.

Medan-Mediadelegasi: Kepala Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Febrie Adriansyah, menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana di tiga provinsi di Sumatera. Satgas PKH menemukan adanya indikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi terkait kerusakan hutan yang masif.

Satgas PKH bahkan telah mengantongi nama-nama perusahaan yang diduga menjadi penyebab utama bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana, sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui perbuatan pidana seperti apa yang terjadi,” ujar Febrie, Senin (15/12/2025).

Febrie menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan perusahaan-perusahaan yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Selain sanksi pidana, pemerintah juga menyiapkan sanksi administratif yang tegas.

BACA JUGA:  Ijazah Palsu: Berkas Jokowi Dilimpahkan

“Berupa evaluasi perizinan, jika mereka memiliki izin, akan dievaluasi perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum,” kata Febrie.

Seperti yang diketahui, bencana banjir bandang dan longsor telah menerjang tiga provinsi di Sumatera, menyebabkan lebih dari seribu orang tewas. Bencana ini diduga kuat dipicu oleh kerusakan hutan yang masif akibat aktivitas korporasi yang tidak bertanggung jawab.

Satgas PKH berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku perusakan lingkungan yang menyebabkan bencana ini. Mereka akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membawa para pelaku ke pengadilan dan memberikan hukuman yang setimpal.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan. Jika ditemukan pelanggaran, izin perusahaan tersebut akan dicabut.

BACA JUGA:  Korban Banjir dan Longsor Sumatra Bertambah, 1.135 Jiwa Meninggal Dunia

Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan-perusahaan lain agar tidak melakukan aktivitas yang merusak lingkungan.
Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Diharapkan, penegakan hukum yang tegas dapat mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Presiden Prabowo Subianto Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh di Istana Negara
Mahasiswa Demo di DPR Desak Pemakzulan Gibran dan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Gibran Nyatakan Niat Mundur ke Prabowo Imbas Polemik Ijazah tapi Minta Waktu Buktikan Kebenaran di PTUN
Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Tambang Nikel Sultra
Polri Gelar Sidang Etik Perdana Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Hari Ini
Puan Akui Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran dari 25 Anggota DPR
Puan Apresiasi Kepolisian Usut Penyadapan Presiden Prabowo Ingatkan Kewenangan Tak Boleh Disalahgunakan
Raja Juli Antoni Mundur dari PSI Demi Fokus Tugas Menteri Kehutanan
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 17:02 WIB

Presiden Prabowo Subianto Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh di Istana Negara

Selasa, 10 November 2026 - 16:17 WIB

Mahasiswa Demo di DPR Desak Pemakzulan Gibran dan Usut Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 10 November 2026 - 15:56 WIB

Gibran Nyatakan Niat Mundur ke Prabowo Imbas Polemik Ijazah tapi Minta Waktu Buktikan Kebenaran di PTUN

Selasa, 10 November 2026 - 13:27 WIB

Polri Gelar Sidang Etik Perdana Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Hari Ini

Selasa, 10 November 2026 - 13:01 WIB

Puan Akui Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran dari 25 Anggota DPR

Berita Terbaru

Kota Medan

Unpad dan Poltekbang Medan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Selasa, 10 Nov 2026 - 20:10 WIB