Sedangkan belanja modal dan bantuan sosial lainnya supaya disegerakan di triwulan ke III guna menghindari keterpurukan ekonomi rakyat.
Pada kesempatan itu, Dame menyampaikan agar Pemko Medan agar memiliki strategi jitu, tepat guna dan sasaran. “Jangan perubahan APBD menurun karena covid-19 tetapi implementasi ke masyarakat harus nyata dan meningkatkan pelayanan umum,” ujar Dame.
Pada kesempatan itu Fraksi Gerindra menghimbau agar tidak terjadinya kebocoran anggaran pada sektor penerimaan pajak. Maka itu Pemko Medan perlu melakukan pengawasan yang ketat agar PAD bisa meningkat.
Pemko Medan harus bersikap tegas dan memiliki konsep yang jelas terkait penataan ruang di Kota amedan, ruang terbuka hijau serta melestarikan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada dikawasan pemukiman, lampu-lampu jalan dan taman, harus dilakukan pengawasan dan perbaikan yang maksimal.
Juga, Pemko Medan menghimbau Pemko Medan untuk lebih maksimal melakukan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, selokan dan drainase. Karena adanya biaya pemeliharaan terhadap itu, Pemko Medan tetap harus melakukan perawatan dan pemeliharaan.
Terkait tender ulang proyek 27 paket di Dinas PU Kota Medan, Fraksi Gerindra sangat menyayangkan hal itu terjadi. Karena pembatalan itu akan menganggu serapan anggaran dan dikhawatirkan tidak terlaksana karena proses tender ulang akan menghabiskan waktu. Dame menuding hal itu dikarenakan karena hal kurangnya koordinasi antara Dinas PU dengan ULP Pemko Medan.
Fraksi Gerindra mengharapkan hal ini tidak terjadi lagi, dan diharapkan Dinas PU Kota Medan merelalisasikan usulan perbaikan jalan dan drainase yang disampaikan lewat E-Pokir DPRD Medan.
Selanjutnya, Dame menghimbau agar pengelola dana kelurahan harus melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara, dengan meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana kelurahan di lingkungan Pemko Medan.
