Tantangan lainnya yakni, perlu sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel agar program ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat implementasi. Kolaborasi seluruh pihak-sekolah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha-sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program.
“Terakhir, tantangan lain adalah memastikan bahwa kurikulum dan layanan pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Pendidikan gratis harus dibarengi peningkatan mutu agar benar-benar memberi dampak positif bagi masa depan generasi muda Sumatera Utara,” tukas Maslathif.
Diketahui bahwa PUBG merupakan bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) Gubernur Bobby untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah SMA/SMK/SLB Negeri tanpa dipungut biaya SPP.
Kajian konsultan terhadap skema penerapan PUBG telah mencapai 75% dan melibatkan survei pada 539 sekolah. Kajian ini ditargetkan rampung akhir Desember, disusul penyusunan juknis dan kurikulum.
Di Kepulauan Nias, sebanyak 41.876 siswa akan menerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp21,484 miliar per semester.
PUBG akan dilanjutkan ke zona lain secara bertahap dengan rincian anggaran per semester, Zona Pantai Barat Rp23,461 miliar, Zona Dataran Tinggi Rp58,712 miliar, Zona Pantai Timur Rp98,763 miliar.
Seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut ditargetkan bebas pungutan biaya pendidikan pada tahun 2029. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
