Anggota Komisi E DPRD Sumut, Fajri Akbar, mengatakan bahwa sebagai mitra kerja, sampai saat ini Dinas Pendidikan Sumatera Utara belum ada membicarakan kebijakan itu kepada lembaganya. Namun, Komisi E akan memanggil Dinas Pendidikan untuk menjelaskan sekolah lima hari.
Kebijakan sekolah lima hari ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan DPRD. Namun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meyakini bahwa kebijakan ini dapat menekan tingginya tawuran, narkoba, dan kejahatan geng motor. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS
