MEDAN-Mediadelegasi: Sekretaris Partai Garuda Sumatera Utara (Sumut), Alexius Turnip melihat, potensi rawan masalah yang timbul menyusul wacana perubahan perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir.
Kepada wartawan, Selasa (17/6), di Medan, Alexius mencontohkan adanya urusan yang mestinya terpisah justru malah disatukan. Di sisi lain jumlah jabatan yang berubah yang harus berdampak pada karir pegawai.
“Semisal, yang semula eselon II terpaksa harus turun menjadi eselon III,” ungkap Alexius.
Komentar Alexius ini menyusul wacana perubahan perangkat daerah pascanota pengantar Bupati Samosir atas Ranperda, Pertanggungjawaban, RPJMD dan Perubahan tentang perangkat Daerah, Senin pekan lalu di gedung DPRD Samosir.
Dikatakannya, pada awal tahun 2017, pemerintah pusat kembali merombak organisasi perangkat daerah, dengan pemberlakuan efektif Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Setiap daerah di Indonesia diwajibkan untuk menyusun ulang SKPD bersama DPRD, dengan membentuk peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah.
“Hemat saya, Pemkab Samosir perlu melakukan kajian lapangan atau riset tentang hal ini sehingga berdasarkan data tersebut pemerintah daerah dapat mengusukan perangkat daerah yang baru,” tegasnya.
Reformasi birokrasi merupakan arah tindakan perubahan pembaruan yang berdimensi pada restrukturisasi, revitalisasi dan refungsionalisasi.
Menurutnya, Pemkab harus lebih dahulu menyampaikan alasan perubahan perangkat daerah.
“Setidaknya ada tiga hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan reformasi pemerintahan kabupaten, adalah struktur organisasi dan administrasi pemerintah daerah yang ada saat ini dipandang tidak lagi efektif dalam mengemban misinya,” kata Alexius.
Dia menilai, rendahnya kinerja aparatur pemerintah daerah dan image masyarakat tentang organisasi pemerintah kian buruk.
“Ada kecenderungan membentuk organisasi perangkat daerah terlalu besar dan kurang didasarkan pada kebutuhan nyata,” katanya.
Mendesak Melalui Penelitian
Pada bagian lain, secara terpisah Johannes P Sitanggang, Ketua Umum FOKKSA menilai, pengambilan keputusan dalam penataan kelembagaan seringkali cenderung lebih bernuansa politik dari pada pertimbangan rasional objektif, efisiensi dan efektivitas.
Hematnya, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan penataan pemerintah daerah sehingga perlu disempurnakan.
Johannes mengatakan, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, peraturan pemerintah ini juga sudah mengalami penyempurnaan, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Dia menyarankan, sebelum melakukan perombakan perangkat daerah, sebaiknya langkah awal mendesak dilakukan adalah melalui Penelitian.
“Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perlunya perombakan, penyatuan Dinas atau Badan, bahkan penghapusan Dinas atau Badan,” ujarnya.
D|red-rel
