Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan ini dinilai penting untuk menyediakan data ekonomi yang komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah.
Dukungan Pemprov Sumut terhadap Sensus Ekonomi 2026
Dukungan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan Kepala BPS Sumut Asim Saputra di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (6/3/2026).
Menurut Sulaiman, sensus ekonomi akan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi dunia usaha di Sumatera Utara, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar. Data tersebut sangat dibutuhkan pemerintah untuk merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa pembangunan yang efektif harus berbasis data yang akurat. Oleh karena itu, keberadaan sensus ekonomi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan di tingkat daerah.
“Pada prinsipnya Pemprov Sumut sangat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena pembangunan membutuhkan data yang kuat. Kami siap bersinergi dengan BPS Sumut untuk menyukseskan kegiatan ini,” ujar Sulaiman.
Sulaiman juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan membantu dari sisi dukungan sumber daya manusia serta publikasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar dan mendapat partisipasi luas dari pelaku usaha.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/pembatasan-penggunaan-platform-digital-bagi-anak-anak
Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan berbagai tahapan pelaksanaan sensus, termasuk proses perekrutan petugas lapangan.
Secara nasional, BPS membutuhkan sekitar 190.000 petugas sensus untuk menjalankan kegiatan tersebut. Khusus di wilayah Sumatera Utara, diperkirakan dibutuhkan sekitar 13.000 petugas untuk mendata seluruh unit usaha nonpertanian.
Asim menjelaskan bahwa para petugas akan direkrut dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, dosen, akademisi, hingga masyarakat umum yang memenuhi kriteria. Program ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi melalui kegiatan padat karya.
Proses rekrutmen dijadwalkan dimulai pada April 2026. Setelah itu, para petugas akan mengikuti pelatihan intensif selama tiga minggu sebelum diterjunkan ke lapangan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri direncanakan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026. Dalam kegiatan ini, BPS akan mendata seluruh usaha di sektor nonpertanian untuk memperoleh gambaran struktur ekonomi yang lebih lengkap.
Sebagai informasi, sensus ekonomi dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Pada Sensus Ekonomi 2016 lalu tercatat sekitar 1,18 juta usaha atau perusahaan nonpertanian di Sumatera Utara yang tersebar dalam 13 kategori lapangan usaha sesuai klasifikasi yang berlaku. Data terbaru dari sensus 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran lebih akurat mengenai perkembangan ekonomi daerah. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
