Medan-Mediadelegasi: Kasus dugaan kelalaian medis serta praktik pembayaran administrasi di luar ketentuan manajemen yang melibatkan Prof. dr. RD di Rumah Sakit Islam Malahayati, Medan, semakin menjadi sorotan publik setelah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Provsu) awalnya dinilai bersikap dingin dan kurang responsif. Kasus ini menimpa Nurlita br Simbolon yang diduga menjadi korban malpraktik pasca menjalani operasi pada 29 Mei 2025 lalu, hingga kini mengalami kelumpuhan dan tidak kunjung sembuh.
Awalnya, tanggapan yang diberikan pihak Dinkes Provsu terasa sangat singkat dan tidak memuaskan. Saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu (13/6/2026), Sekretaris Dinas Kesehatan Provsu, Hamid Rizal Lubis, hanya menjawab sepintas melalui pesan WhatsApp. Ketika ditanya langkah apa yang sudah diambil terhadap dokter maupun manajemen rumah sakit terkait kasus yang menyangkut nyawa dan keselamatan masyarakat ini, jawabannya tetap sama. “Iya pak. Sedang dalam penanganan Kementerian Kesehatan RI,” ujarnya, tanpa memberikan rincian tindakan lebih lanjut.
Bahkan ketika didesak untuk menjelaskan sejauh mana peran dan langkah yang sudah dilakukan oleh dinas kesehatan tingkat provinsi, Hamid kembali menjawab sangat singkat. “Sedang ditangani Kemenkes dan masih berproses,” begitu jawabnya tanpa penjelasan tambahan. Sikap ini pun memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat, mengapa lembaga yang seharusnya mengawasi fasilitas kesehatan di daerah terkesan melepas tangan sepenuhnya.
Padahal, informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa tim dari Kementerian Kesehatan RI sudah mendatangi lokasi kejadian, yakni RS Islam Malahayati, pada Kamis (11/6/2026) lalu untuk melakukan peninjauan awal. Namun, saat awak media mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kepala Dinkes Provsu, Faisal Hasrimi, beliau hanya mengarahkan ke Kepala Bidang Pelayanan Medis, dr. Emir, yang hingga waktu itu belum dapat dihubungi. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai koordinasi internal di lingkungan dinas kesehatan.
Kondisi korban pun semakin memprihatinkan. Pasca operasi yang dilakukan Prof. dr. RD setahun silam, Nurlita br Simbolon justru mengalami penurunan kondisi kesehatan yang parah hingga mengakibatkan kelumpuhan. Tidak hanya itu, muncul juga dugaan adanya praktik penarikan biaya atau pembayaran administrasi yang dilakukan di luar jalur resmi manajemen rumah sakit, yang menambah beban korban dan keluarga.
Merasa tidak mendapatkan keadilan, keluarga korban telah mengambil langkah hukum. Nurlita br Simbolon telah mengirimkan somasi resmi kepada pihak rumah sakit dan dokter yang bersangkutan. Selain itu, laporan lengkap terkait dugaan malpraktik dan kerugian yang dialami juga sudah diserahkan ke pihak kepolisian, tepatnya di Polda Sumatera Utara, agar kasus ini diselidiki secara hukum dan transparan.
Menanggapi berbagai kritik dan kekecewaan publik atas respon yang dinilai kurang memuaskan itu, barulah pada Senin (15/6/2026), Kepala Bidang Pelayanan Medis Dinkes Provsu, dr. Emir, akhirnya memberikan penjelasan lebih lanjut sekaligus menyampaikan permohonan maaf. Hal ini disampaikannya secara langsung melalui pesan suara kepada awak media.
Dr. Emir meminta maaf atas jawaban-jawaban sebelumnya dari pihak Dinkes yang dianggap kurang jelas, kurang lengkap, dan terkesan dingin. Ia menjelaskan bahwa saat komunikasi awal dilakukan, dirinya sedang dalam kondisi sakit dan masih dalam tahap pemulihan, sehingga penyampaian informasi belum dapat dilakukan secara maksimal, mendalam, dan memuaskan semua pihak.
“Kami memohon maaf atas tanggapan yang kurang memuaskan sebelumnya. Saat itu kondisi saya sedang sakit dan belum pulih sepenuhnya, sehingga penjelasannya belum utuh,” ujar dr. Emir. Ia kembali menegaskan bahwa kendali penuh penanganan kasus dugaan kelalaian medis yang melibatkan dr. RD ini memang sudah berada di tangan Kementerian Kesehatan RI sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku.
Pihaknya juga menyampaikan informasi penting bahwa nantinya, Kemenkes RI lah yang akan melakukan pemaparan terbuka atau publik ekspos terkait seluruh hasil penelusuran, data, dan keputusan yang diambil. Langkah ini dilakukan agar informasi yang diterima masyarakat bersifat utuh, sahih, dan berbasis pada kajian medis serta hukum yang mendalam.
Hingga saat ini, Dinkes Provinsi Sumatera Utara masih menunggu surat resmi dan laporan hasil investigasi lengkap yang akan diserahkan oleh tim dari Kemenkes RI. Pihaknya berjanji akan segera menyampaikan hasil tersebut kepada masyarakat Sumatera Utara segera setelah dokumen resmi diterima dan dipelajari.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun tim Media Delegasi dari masyarakat, ditemukan fakta bahwa masih terdapat sejumlah warga lain yang menjadi korban dengan pengalaman serupa seperti yang dialami Nurlita br Simbolon. Terkait hal ini, masyarakat menuntut agar pihak berwenang segera mengambil langkah tegas dan tindakan nyata sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, guna mencegah terulangnya kasus serupa dan memastikan tidak ada lagi warga yang menjadi korban praktik yang merugikan.
Masyarakat diminta bersabar dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak. Penanganan kasus yang menyangkut nyawa dan profesi medis memerlukan ketelitian tinggi. Dinkes berkomitmen untuk memastikan proses ini berjalan adil, transparan, dan memberikan kejelasan hukum bagi korban, keluarga, serta tenaga kesehatan yang terlibat. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS
