Medan-Mediadelegasi: Sumatera Utara (Sumut) dipastikan memiliki stok pangan yang aman dan surplus menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri tahun 2026. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Medan, pada Jumat (30/1/2026).
Stok Pangan Surplus, Inflasi Sumut Terkendali
Sejumlah bahan pangan pokok seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng dilaporkan berada dalam kondisi surplus di Sumut. Kabar baik ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama menjelang peningkatan kebutuhan pangan selama bulan puasa dan lebaran.
Bobby Nasution menjelaskan bahwa sebelumnya, pada Oktober 2025, cabai merah sempat menjadi pemicu inflasi di Sumut. Namun, Pemprov Sumut dengan sigap melakukan intervensi dengan mendatangkan cabai dari Jawa Timur. Setelah memasuki masa panen, harga cabai merah berhasil distabilkan dan tidak lagi menjadi penyebab inflasi.
Pemprov Sumut memiliki berbagai upaya pengendalian inflasi yang dirangkum dalam 11 aksi cepat. Langkah-langkah ini meliputi pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP murah dengan cabai merah, percepatan program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tata niaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, penguatan kerja sama antardaerah, penugasan BUMD untuk mengelola cabai dan bawang merah, antisipasi pangan program MBG, serta penetapan toko pantau inflasi.
Sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, pada tahun 2026 Pemprov Sumut akan membangun tiga cold storage di daerah penghasil dan daerah konsumsi. Selain itu, Pemprov juga akan membangun solar dryer dome di beberapa wilayah Sumut untuk membantu petani mengeringkan hasil panen dengan lebih efisien.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/kebakaran-di-plaza-millenium-diduga-dari-drainase-spbu/
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, mengakui bahwa inflasi di Sumut memang cukup tinggi. Akan tetapi, ia menilai bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kebijakan yang salah atau kelangkaan permanen, melainkan lebih disebabkan oleh faktor bencana dan cuaca yang tidak menentu.
