SEBUAH pertigaan menuju Patung Jesus Sibebea, atau ke Bukit Holbung di Jalur Lintas Tele-Pangururan, Samosir disebut dengan Simpang Gonting, Turpuk Limbong, Kecamatan Harian.
Sejak akhir Mei lalu, kawasan Simpang Gonting bukan sekadar menjadi buah bibir, tapi harus menguras pikiran dan menyedot peranan banyak pihak. Bagaimana tidak, timba karang Simpang Gonting hingga membuahkan rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sumut 29 Juni lalu.
BACA JUGA: Tim Gabungan Lakukan Pengecekan di Simpang Gotting
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pokok persoalannya adalah dugaan “perusakan hutan”. Pihak yang mengklaim kepentingan masyarakat, kepentingan pembangunan, hingga tersusup kepentingan lapak dagangan menyebut rest area yang dipersoalkan di Simpang Gonting bukan hutan lindung.
Ada pihak yang menyuarakan dugaan perusakan hutan menyebut, pekerjaan pelebaran jalan harus dihentikan. Laporan pun diurai di Polda Sumut, hingga tim gabungan meninjau lokasi. Pelebaran jalan itu telah mengorek area APL Dolok Sanggul.
BACA JUGA: Aksi Damai Tolak Perusakan Lingkungan Hidup di Simpang Gotting
Tidak rumit, jika tendensinya untuk kepentingan pembangunan. Menjadi sulit karena sejumlah kepentingan yang membelit.
Ujungnya yang muncul pro kontra kalangan masyarakat. Satu kelompok meminta pekerjaan dilanjutkan, satu kelompok lagi minta pekerjaan dihentikan dengan masing-masing alasan dan kepentingan.
Menyimak Simpang Gonting yang mengharu biru, terbersit kekuatan besar dua kubu yang membuat persoalan harus menempuh jalan panjang menyita perhatian. Anenhnya, bentuk kekuatan itu sama-sama menguak tekad membangun bona pasogit (kampung halaman).
Membangun bona pasogit sebagai hak otonomi pemerintahan, membangun bona pasogit dengan tidak merusak hutan di kawasan wisata yang membutuhkan paru-paru kehidupan.
Serahkan kewenangan kepada pemerintahan, menjauhkan intervensi yang bermuatan perasaan tidak senang, masyarakat akan dapat tenang menikmati buah kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. d-torial||mas
