Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR RI, Selasa (19/11/2024), calon pimpinan KPK, Johanis Tanak, menyampaikan usulan untuk menghapus OTT. Pernyataan ini mendapat sambutan hangat dari anggota Komisi III DPR RI.
“Kalau saya terpilih jadi ketua, saya akan tutup (OTT), karena menurut saya, itu tidak sesuai dengan prinsip KUHAP,” ujar Johanis.
Meski menilai OTT kurang tepat, Johanis mengakui bahwa kebijakan tersebut tetap diterapkan oleh pimpinan KPK lainnya atas dasar tradisi lembaga
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, sepakat dengan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut OTT sebagai cara “kampungan.”
“OTT itu hanya merugikan negara. Prosesnya panjang dan boros,” kata Hasbiallah dalam fit and proper test calon Dewan Pengawas KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/11/2024).
Ia mencontohkan bahwa investigasi untuk sebuah OTT bisa memakan waktu hingga satu tahun, menghabiskan anggaran besar, dan dianggap kurang efisien.
Dengan wacana penghapusan OTT yang menuai kontroversi, masa depan KPK kembali menjadi sorotan publik.