Medan-Mediadelegasi: Proyek Program Sanitasi Pedesaan Padat Karya (SPPK), Tahun Anggaran (TA) 2020, di lingkungan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Utara (BPPW Sumut) dibisingi bin dicibir beraroma korupsi. Salahsatunya di Kabupaten Simalungun.
Parahnya pun, proyek program padat karya berupa pembuatan septic tank atau bak penampung kotoran dan kamar mandi di rumah-rumah warga itu, menguap mirip seperti bancakan alias hidangan, yang diduga ditilep sekelompok orang untuk memperkaya diri.
“Ngerih kali lihat pelaksanaan proyek pada program SPPK di lingkungan BPPW Sumut di Kabupaten Simalungun,” bilang salah satu sumber yang namanya minta dirahasiakan dan tak dipublis, kepada Mediadelegasi, Kamis (11/02).
Dibeberkannya, proyek sanitasi adalah pembuatan septic tank dan kamar mandi pada rumah-rumah warga di Kabupaten Simalungun, yang keseluruh anggarannya mencapai Rp3,5 miliar itu, pekerjaannya terbilang parah.
Diterangkan sumber, fisik bangunan suptic tank dan kamar mandi diduga tak sesuai spek yang juntrungnya mengarah ke dugaan kerugian negara, di antaranya pengikat pembesian penulangan kolom bangunan dipasang 3 batang.
“Syogianya besi pengikat tiang itu empat batang, bolehlah anda cek ke sana dan bongkar,” tukas sumber memastikan akurasi data dan bernada mencibir bin bisingi dugaan korupsi di lingkungan BPPW Sumut itu.
Lucunya, lanjut sumber yang kini mantan pendamping Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) program SPPK itu, saat pemasangan besi tiang kolom kamar mandi diprotes, pihak oknum pegawai BPPW Sumut malah “Kongkalikong” dan senada menyatakan bahwa bangunan itu sesuai kearifan lokal.
Tak hanya itu, jelas sumber, diduga untuk muluskan ‘kongkalikong” dugaan korupsi pembangunan fisik sanitasi itu, KSM dibentuk dan ditunjuk oleh pihak oknum pegawai dan honor BPPW Sumut, “Syogianya KSM itu ditunjuk dan dibentuk oleh TFL,” urai sumber.
Bukan hanya itu, sambung sumber, dalam proyek Sanitasi Program SPPK itu juga terjadi dugaan Pungutan Liar (Pungli). “Berdalih pembuatan kontrak, pada waktu itu pembuatan kontrak kami dikutip Rp200 per orang oleh tenaga honor di BPPW,” ungkap sumber, sembari menunjukkan bukti chating oknum honor dengan tenaga TFL yang bernada pungli.
Kemudian lagi, anggaran transport untuk TFL diduga ditilep oleh oknum di lingkungan BPPW Sumut. “Besaran dana transport per TFL itu perorangnya mencapai senilai Rp700 ribu,” sebut sumber
Sumber itu juga merinci, indikasi dana trasport diduga digelapkan itu diduga mendekati kenyataan. Soalnya, kontrak tak pernah diberikan kepada TFL. “Dengan tidak diberikannya kontrak, dicurigai dalam kontrak itu ada dana transportnya, namun tak direalisasikan penyalurannya ke TFL,” tukas sumber.
Apalagi, sambung sumber, untuk proyek pada program yang sama itu di Sumatera Barat uang transport direalisasikan atau dibayarkan kepada TFL. “Artinya sangat aneh, bila program yang sama dan sumber dana yang sama namun pelaksanaan dan realisasi anggarannya berbeda,” ulas Sumber itu.
Sayangnya, terkait hal itu, ketika dihubungi Sahrudin Nasution selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek program SPPK BPPW Sumut itu, belum berhasil.
Dikonfirmasi lewat chat WhatsApp (WA), sampai berita ini tayang belum berbalas, begitu juga dihubungi lewat sambungan medsos tersebut juga tak berhasil, meski terlihat muncul nada berdering, namun komunikasi belum tersambung. D|Medan-dra.
