“Jadi yang kemarin kan nggak adilnya kenapa? Karena tiba-tiba di bulan Februari ada 11 juta dalam satu bulan. Kan kaget semua karena belum ada tahapan-tahapan yang terukur waktu itu ya. Sebelum-sebelumnya kan cuma 1 juta, 2 juta, paling banyak 5 juta. Tapi ini satu bulan 11 juta kan 10 persen tiba-tiba nggak bisa dapat akses, ya pasti banyak yang… Ini yang menimbulkan kemarin mungkin banyak protes ya,” jelasnya.
Guna mencegah kejadian serupa terulang, Purbaya memastikan bahwa ke depannya akan ada sistem pemberitahuan atau notifikasi lebih awal bagi peserta yang akan dinonaktifkan dari daftar PBI. Sistem ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri dan mencari solusi alternatif.
“Ini diperbaiki dengan sistem tadi, nanti ke depan 3 bulan kalau dia nggak masuk ini akan diberitahu 3 bulan sebelumnya. Jadi sosialisasinya akan lebih baik,” pungkas Purbaya.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan solusi sementara bagi masyarakat yang terdampak, sambil menunggu pembaruan data dan penyesuaian sistem yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan BPJS Kesehatan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
