Samosir- Mediadelegasi: Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir melaksanakan Rapat Kerja bersama Tim Legislasi Daerah dan OPD terkait dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir yang menjadi prioritas di masa sidang pertama Tahun 2021, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Samosir, Senin (15/3/2021).
Pantas Marroha Sinaga selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa Ranperda yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 ini kiranya dapat dibahas secara sebaik mungkin dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberpihakan kepada masyarakat dan mendukung kemajuan Kabupaten Samosir.
“Kami berharap kita dapat bersinergi dalam menuntaskan pembahasan ranperda ini dalam masa sidang I ini,” ujarnya.
Adapun beberapa ranperda yang menjadi prioritas pembahasan dalam masa sidang ini yakni Ranperda Kabupaten Samosir tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat Batak dan pemanfaatannya.
Ditambahkan, seharusnya Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Pangururan akan dibahas, namun karena adanya perubahan beberapa regulasi, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap aturan dimaksud.
Rapat kerja tersebut berjalan dengan baik dan menyepakati beberapa hal diantara pimpinan DPRD Kabupaten Samosir, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Samosir, Komisi I, II dan Komisi III Beserta Tim legislasi daerah akan segera menuntaskan pembahasan ranperda ini.
Terkait Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah agar difinalisasi terkait norma-norma dan tambahan penjelasan di setiap pasal yang menjadi hasil pembahasan.
Untuk Ranperda tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya agar difinalisasi khususnya terkait Hak Pemanfaatan dan penegasan terkait tatanan/filosofi dalihan natolu.
“Kita berharap ranperda- ranperda ini sudah dapat kita tetapkan pada akhir bulan April ini,” tegas Pantas Marroha Sinaga.
