Polda Sumut Diminta Bongkar Penadah Emas Ilegal di Madina

Jumat, 18 September 2026 - 11:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Panyabungan-Mediadelegasi: Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) didesak mengusut dugaan jaringan penampungan dan jual beli emas yang diduga berasal dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Desakan tersebut mencuat menyusul dugaan masih beroperasinya sejumlah tempat pengolahan maupun penampungan emas atau yang di tengah masyarakat dikenal sebagai “gebosan”. Aktivitas tersebut disebut-sebut berlangsung di sejumlah lokasi dan perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.

Berdasarkan informasi dan pantauan yang disampaikan kepada media, terdapat dugaan aktivitas penampungan atau pengolahan emas di kawasan Pasar Lihir. Selain itu, disebut pula adanya tempat pengolahan emas di Panyabungan Jae yang disebut milik seseorang berinisial S. Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan pendalaman aparat penegak hukum.

Aktivis Sumatera Utara asal Mandailing Natal, Sukry Masution, meminta Polda Sumut tidak hanya menyasar aktivitas penambangan di lapangan, tetapi juga menelusuri mata rantai setelah emas keluar dari lokasi tambang.

BACA JUGA:  PSEL Medan Raya Capai Tahap Eksekusi, Grounding Dijadwalkan Desember 2026

“Kalau ingin memutus mata rantai PETI, jangan hanya penambangnya yang ditindak. Jalur distribusi, pengolahan dan pihak yang membeli atau menampung emas yang diduga berasal dari tambang ilegal juga harus diperiksa,” ujar Sukry, Rabu (16/9/2026), di depan Mapolda Sumut.

Menurutnya, keberadaan penampung atau pembeli merupakan bagian penting yang perlu ditelusuri dalam pengungkapan jaringan PETI. Ia meminta aparat melakukan pemeriksaan terhadap asal-usul emas, transaksi, dokumen, serta pihak-pihak yang memasok dan menerima emas tersebut.

Secara hukum, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba mengatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah atau memurnikan, mengangkut maupun menjual mineral yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Sementara itu, Polda Sumut sebelumnya memang telah melakukan penindakan terhadap aktivitas tambang emas ilegal di kawasan perbatasan Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan. Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan sejumlah ekskavator dan 17 orang untuk pemeriksaan.

BACA JUGA:  Didampingi Bobby Nasution, Wapres Gibran Pantau Kesiapan Logistik Bencana di Lanud Soewondo

Perkembangan kasus tersebut juga menunjukkan bahwa penyidik Polda Sumut kemudian menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara tambang emas ilegal di perbatasan Tapsel-Madina.

Karena itu, Sukry berharap penyelidikan tidak berhenti pada lokasi penambangan.

“Polda Sumut harus berani membongkar sampai ke hilir. Siapa yang membeli, siapa yang mengolah, dari mana emas diperoleh dan ke mana emas tersebut dipasarkan harus ditelusuri berdasarkan alat bukti,” tegasnya.

Ia juga meminta masyarakat yang memiliki informasi mengenai dugaan penampungan emas hasil PETI agar menyampaikannya kepada aparat penegak hukum sehingga dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. D|Red-Tim.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemutihan Pajak Kendaraan Sumut Mulai Berjalan, Samsat Dipadati Warga Hingga 30 November 2026
Bobby Nasution Cari Jalur Luar APBD Bangun Infrastruktur Nelayan Nias Selatan, Libatkan Swasta & Bank
Toyota Land Cruiser 300 Muncul di Anggaran Dinkes Sumut Rp2,7 Miliar, LIPPSU Desak Aparat Turun Tangan
Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumut Digelar Nopember 2026, Bebas Denda dan Pajak Progresif
Pemprov Sumut dan Jabar Resmi Gandeng Tangan, Dorong Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi
Proyek Turap Nias Dipercepat: Bobby Nasution Targetkan Selesai Sebelum Nataru
Wagub Surya Dukung Revisi Perda Narkoba Sumut, Larang ASN Vape & Antisipasi Narkoba Jenis Baru
Bobby Nasution Pastikan Pasokan BBM Nias Aman Jelang Nataru, Atasi Pembatasan Tonase Jalan
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 13:57 WIB

Pemutihan Pajak Kendaraan Sumut Mulai Berjalan, Samsat Dipadati Warga Hingga 30 November 2026

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:24 WIB

Bobby Nasution Cari Jalur Luar APBD Bangun Infrastruktur Nelayan Nias Selatan, Libatkan Swasta & Bank

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:08 WIB

Toyota Land Cruiser 300 Muncul di Anggaran Dinkes Sumut Rp2,7 Miliar, LIPPSU Desak Aparat Turun Tangan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 16:29 WIB

Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumut Digelar Nopember 2026, Bebas Denda dan Pajak Progresif

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:02 WIB

Pemprov Sumut dan Jabar Resmi Gandeng Tangan, Dorong Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi

Berita Terbaru

Pengurus BWI Perwakilan Deli Serdang  Periode 2026-2029 usai dilantik Bupati Deli Serdang, Senin (2/11). Foto: dok-bwi-ds

Kabupaten Deli Serdang

BWI Deli Serdang Didorong Kembangkan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat

Selasa, 3 Nov 2026 - 10:26 WIB