Medan-Mediadelegasi: Komisi II DPRD Medan mendorong Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan fokus memajukan dan mengontrol ketahanan pangan. Dengan memberdayakan laboratorium analisa pangan diyakini akan mampu mendongkrak PAD Pemko Medan.
Hal tersebut disampaikan Sudari ST saat melakukan pembahasan P-APBD Pemko Medan Tahun 2021 di ruang Komisi II gedung dewan, Selasa (21/9). Rapat dipimpin Ketua Komisi Surianto didampingi Sudari, Haris Kelana Damanik dan Johannes Hutagalung bersama Kadis Ketapang Kota Meda Emilia Lubis.
Dikatakan Sudari, enam unit mobil laboratorium di Dinas Ketapang harus diberdayakan sehingga memiliki standarisasi ISO/IEC 17025: 2017. “Jika laboratorium itu sudah memiliki standarisasi dan menjadi parameter pasti akan banyak yang membutuhkan. Sehingga untuk pemeriksaan kadar makanan bisa ke Dinas Ketahanan Pangan, PAD Kota Medan pun akan meningkat,” ujar Sudari.
Untuk itu, Dinas Ketapang diharapkan dapat mengajukan untuk pembuatan payung hukum berupa Perwal. “Bagaimana bisa program ini berkontribusi PAD ke Pemko Medan harus menjadi perhatian Kadis”, tandas Sudari.
Diketahui standarisasi ISO/IEC 17025: 2017 merupakan standarisasi ISO yang digunakan oleh laboratorium yang merupakan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi dalam analisa pangan.
Sementara itu, anggota komisi II lainnya Haris Kelana Damanik mengkritisi pengalokasian anggaran Rp475 juta untuk perbaikan AC dan CCTV. Menurut Haris Kelana Damanik pengadaan CCTV hendaknya dibatalkan.
Menurut Haris, untuk situasi saat ini di tengah sulitnya ekonomi akibat Covid 19 hendaknya anggaran pengadaan CCTV digeser untuk program ketahanan pangan. Begitu juga kebutuhan stunting dan masalah gizi buruk patut menjadi perhatian.
“Kita berharap masalah gizi buruk dapat teratasi di seluruh Kelurahan Kota Medan. Khusus di Medan Utara masih butuh penanganan serius stunting dan gizi buruk, ” ujar Haris.
Menyikapi sorotan dewan, Kepala Dinas Ketapang Kota Medan Emilia Lubis mengatakan, sangat berharap dorongan DPRD Medan dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Medan. “Kami sangat setuju penggunaan anggaran skala prioritas. Tetap kami butuh koreksi demi kepentingan masyarakat,” ujar Emilia. D|Med-82
