Medan-Mediadelegasi: Ahli geologi dari Sumatera Utara (Sumut) Jonathan Tarigan menilai mantan General Manager Geopark Kaldera Toba Wan Hidayati merupakan sosok paling tepat dalam memimpin Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP-TCUGGp)
“Salah satu keunggulannya, beliau (Wan Hidayati) menjadi sosok yang paling berperan menjadikan Geopark Kaldera Toba diterima menjadi anggota UNESCO Global Geoparks melalui sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Perancis pada 7 Juli 2020, setelah perjalanan panjang sejak tahun 2009,” katanya di Medan, Kamis (7/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berbekal pengalaman tersebut, Jonathan meyakini Wan Hidayati selaku akademisi di bidang lingkungan dan mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumut mengetahui secara persis bagaimana sesungguhnya cara efektif mengelola Geopark Kaldera Toba agar bisa memenuhi aturan dan kriteria yang dipersyaratkan oleh UNESCO Global Geoparks (UGG).
Dengan demikian, lanjutnya, keberadaan badan pengelola yang mengurusi Geopark Kaldera Toba kedepan mampu mensinergikan konsep geopark dengan program pemerintah untuk memperkuat arah pembangunan pariwisata Danau Toba agar semakin berkualitas dan berkelanjutan.
Jonathan menyayangkan, Taman Bumi (geopark) Kaldera Toba yang telah diperjuangkan dengan susah payah sehingga berhasil mendapat pengakuan UNESCO justru hingga saat ini belum mampu dikelola dengan pendekatan konservasi dan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan komunitas lokal.
“Geopark Kaldera Toba telah mendapat kartu kuning dari UNESCO dan tidak tertutup kemungkinan bakal dicabut status keanggotaanya dari UNESCO Global Geoparks. Seberapa serius kita sesungguhnya memperjuangkan Danau Toba sebagai warisan dunia?,” ujarnya.
Kartu kuning dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) untuk Geopark Kaldera Toba, sebut dia, sebenarnya bukan kabar yang mengejutkan.
Berbagai indikator sudah terlihat dengan jelas tentang bagaimana rekomendasi dari UNESCO sama sekali tak disikapi dengan baik dan bijak oleh BP-TCUGGp.
Seharusnya, menurut dia, permasalahan ini harus menjadi dasar utama bagi instansi pemerintah terkait termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam menata ulang struktur organisasi di tubuh kepengurusan BP-TCUGGp.
Karena itu, ia mengingatkan Pemprov Sumut dalam melakukan restrukturisasi dan reorganisasi di tubuh BP- TCUGGp agar lebih mengedepankan aspek dan nilai profesionalitas.
Sebab, paparnya, kepengurusan BP- TCUGGp kedepan harus diisi oleh sumber daya manusia yang mampu memahami dan menjalankan konsep geopark secara utuh, yakni mengintegrasikan pengelolaan warisan geologi dengan warisan budaya dari suatu wilayah untuk tiga tujuan utama, yakni konservasi, edukasi dan dan pengembangan ekonomi lokal.
Khusus dalam hal merekrut personil baru di BP-TCUGGp, Jonathan mengingatkan Pemprov Sumut agar memastikan seluruh tahapan berjalan transparan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Ditambahkannya, Geopark Kaldera Toba adalah potensi besar pariwisata bagi tujuh kabupaten di sekitarnya sehingga perlu dikelola oleh sebuah lembaga atau badan pengelola yang mandiri dengan didukung sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya masing-masing. D|Red
