Estafet Kepemimpinan Jokowi dan Tanggung Jawab Kabinet Merah Putih Prabowo

Senin, 21 Oktober 2024 - 16:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Media Delegasi Misteri mengenai nama-nama pembantu Presiden Prabowo Subianto akhirnya terungkap. Nama-nama tersebut diungkapkan oleh Prabowo beberapa jam setelah dirinya dilantik sebagai Presiden ke-8 di Gedung DPR MPR pada hari Minggu (20/10) kemarin.

Hari ini, terdapat 53 tokoh yang dilantik sebagai menteri serta kepala lembaga setingkat menteri. Prabowo menamai kabinet yang akan bertugas selama 5 tahun ke depan ini sebagai Kabinet Merah Putih. Berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya, jumlah menteri di kabinet Prabowo merupakan yang terbanyak sejak era reformasi. Tercatat, ada 7 menteri koordinator dan 9 kementerian yang dibagi oleh Prabowo.

Satu hal mengejutkan muncul pada pelantikan menteri siang tadi. Nama Luhut Binsar Pandjaitan dipilih sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Padahal, saat pengumuman malam sebelumnya, Luhut tidak disebutkan sama sekali. Pengangkatan Luhut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

BACA JUGA:  Pandji Pragiwaksono Dikecam karena Materi Stand-Up yang Dianggap Menghina Adat Toraja

Sejumlah program yang diusung selama kampanye dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya jumlah menteri yang ada. Dalam program-program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, Prabowo pun mengalokasikan beberapa posisi menteri.

Prabowo pernah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat menjadi 8%. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa masa pemerintahannya akan melanjutkan proyeksi dari era Jokowi. Beberapa tantangan telah menanti pemerintahan yang baru dilantik ini, di antaranya adalah menjaga kepercayaan publik.

Mengenai hal tersebut, beberapa pengamat melihat tingginya jumlah kementerian dari perspektif ekonomi. Mereka berpendapat bahwa hal ini dapat berdampak pada membengkaknya anggaran. Selain itu, efektivitas jalur koordinasi juga dipertanyakan ketika investor akan menanamkan modal di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Indonesia Beri Izin Ruang Udara, Malaysia Tawarkan Bantuan Pemadaman Karhutla
Alasan Menhut Tak Ikut Kunjungan Prabowo ke Kalimantan-Sumatera
Prabowo menghadiri akad nikah Sekretaris Pribadinya
Aksi Lepas Logo Bank Mandiri Jelang Demo Jadi Sorotan Netizen
Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan
Terbitkan SEMA 4/2026, MA Tutup Celah Upaya Hukum untuk Putusan Bebas
KPK Klarifikasi Kegiatan OTT di Bogor
Kementerian PKP-BGN Siapkan Rumah Bagi Keluarga Penerima MBG
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 20:37 WIB

Indonesia Beri Izin Ruang Udara, Malaysia Tawarkan Bantuan Pemadaman Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 - 20:06 WIB

Alasan Menhut Tak Ikut Kunjungan Prabowo ke Kalimantan-Sumatera

Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:47 WIB

Prabowo menghadiri akad nikah Sekretaris Pribadinya

Senin, 24 Agustus 2026 - 21:33 WIB

Aksi Lepas Logo Bank Mandiri Jelang Demo Jadi Sorotan Netizen

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 15:13 WIB

Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan

Berita Terbaru