Estafet Kepemimpinan Jokowi dan Tanggung Jawab Kabinet Merah Putih Prabowo

- Penulis

Senin, 21 Oktober 2024 - 16:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Media Delegasi Misteri mengenai nama-nama pembantu Presiden Prabowo Subianto akhirnya terungkap. Nama-nama tersebut diungkapkan oleh Prabowo beberapa jam setelah dirinya dilantik sebagai Presiden ke-8 di Gedung DPR MPR pada hari Minggu (20/10) kemarin.

Hari ini, terdapat 53 tokoh yang dilantik sebagai menteri serta kepala lembaga setingkat menteri. Prabowo menamai kabinet yang akan bertugas selama 5 tahun ke depan ini sebagai Kabinet Merah Putih. Berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya, jumlah menteri di kabinet Prabowo merupakan yang terbanyak sejak era reformasi. Tercatat, ada 7 menteri koordinator dan 9 kementerian yang dibagi oleh Prabowo.

Satu hal mengejutkan muncul pada pelantikan menteri siang tadi. Nama Luhut Binsar Pandjaitan dipilih sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Padahal, saat pengumuman malam sebelumnya, Luhut tidak disebutkan sama sekali. Pengangkatan Luhut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

BACA JUGA:  Ramalan zodiak untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio besok, Kamis, 11 September 2025

Sejumlah program yang diusung selama kampanye dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya jumlah menteri yang ada. Dalam program-program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, Prabowo pun mengalokasikan beberapa posisi menteri.

Prabowo pernah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat menjadi 8%. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa masa pemerintahannya akan melanjutkan proyeksi dari era Jokowi. Beberapa tantangan telah menanti pemerintahan yang baru dilantik ini, di antaranya adalah menjaga kepercayaan publik.

Mengenai hal tersebut, beberapa pengamat melihat tingginya jumlah kementerian dari perspektif ekonomi. Mereka berpendapat bahwa hal ini dapat berdampak pada membengkaknya anggaran. Selain itu, efektivitas jalur koordinasi juga dipertanyakan ketika investor akan menanamkan modal di Indonesia.

BACA JUGA:  Jadwal Indonesia vs Arab Saudi: Saksikan Kualifikasi Piala Dunia 2026

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Atasi Ketidaksinkronan Regulasi, Pemerintah Putuskan Nasib Kapasitas Produksi PT Aqua Farm Nusantara
​Kejagung Pastikan BPK Bukan Satu-Satunya Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara
Bukan Sekadar Korupsi, Prof. Didik Rachbini Sebut Era Nadiem Rusak Tata Kelola Pendidikan
​Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Langsung Peluk Istri dan Orangtua
kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda
Warga Dairi Tolak “Putar Ulang” Izin Tambang Seng
Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Cipulir
Puasa 1 Ramadan Jatuh Pada 19 Februari 2026

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:14 WIB

Atasi Ketidaksinkronan Regulasi, Pemerintah Putuskan Nasib Kapasitas Produksi PT Aqua Farm Nusantara

Minggu, 17 Mei 2026 - 22:07 WIB

​Kejagung Pastikan BPK Bukan Satu-Satunya Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara

Minggu, 17 Mei 2026 - 09:16 WIB

Bukan Sekadar Korupsi, Prof. Didik Rachbini Sebut Era Nadiem Rusak Tata Kelola Pendidikan

Kamis, 14 Mei 2026 - 08:50 WIB

​Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Langsung Peluk Istri dan Orangtua

Jumat, 24 April 2026 - 09:54 WIB

kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda

Berita Terbaru