Estafet Kepemimpinan Jokowi dan Tanggung Jawab Kabinet Merah Putih Prabowo

Senin, 21 Oktober 2024 - 16:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Media Delegasi Misteri mengenai nama-nama pembantu Presiden Prabowo Subianto akhirnya terungkap. Nama-nama tersebut diungkapkan oleh Prabowo beberapa jam setelah dirinya dilantik sebagai Presiden ke-8 di Gedung DPR MPR pada hari Minggu (20/10) kemarin.

Hari ini, terdapat 53 tokoh yang dilantik sebagai menteri serta kepala lembaga setingkat menteri. Prabowo menamai kabinet yang akan bertugas selama 5 tahun ke depan ini sebagai Kabinet Merah Putih. Berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya, jumlah menteri di kabinet Prabowo merupakan yang terbanyak sejak era reformasi. Tercatat, ada 7 menteri koordinator dan 9 kementerian yang dibagi oleh Prabowo.

Satu hal mengejutkan muncul pada pelantikan menteri siang tadi. Nama Luhut Binsar Pandjaitan dipilih sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Padahal, saat pengumuman malam sebelumnya, Luhut tidak disebutkan sama sekali. Pengangkatan Luhut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

BACA JUGA:  Asri Welas Bongkar Alasan Perceraian dengan mantan suami, Ungkap Isu Perselingkuhan

Sejumlah program yang diusung selama kampanye dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya jumlah menteri yang ada. Dalam program-program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, Prabowo pun mengalokasikan beberapa posisi menteri.

Prabowo pernah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat menjadi 8%. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa masa pemerintahannya akan melanjutkan proyeksi dari era Jokowi. Beberapa tantangan telah menanti pemerintahan yang baru dilantik ini, di antaranya adalah menjaga kepercayaan publik.

Mengenai hal tersebut, beberapa pengamat melihat tingginya jumlah kementerian dari perspektif ekonomi. Mereka berpendapat bahwa hal ini dapat berdampak pada membengkaknya anggaran. Selain itu, efektivitas jalur koordinasi juga dipertanyakan ketika investor akan menanamkan modal di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jampidsus Febrie Adriansyah Dikabarkan Mundur
Surat Rahasia Kejagung Bocor: Soroti Kasus Pejabat, Pegawai Kejaksaan Dilarang Komentar Soal Perkara
Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK
Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax
Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai
​Kurs Rupiah Terpuruk di Angka Rp18.000, Hasto Kristiyanto Kritik Keras Manajemen Pemerintahan
Tuntut Kepastian Operasional, Investor Dapur SPPG di Wilayah 3T Geruduk Kantor BGN
Rupiah Hancur! Tembus Rp18.175 per Dolar AS
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 00:15 WIB

Jampidsus Febrie Adriansyah Dikabarkan Mundur

Kamis, 9 Juli 2026 - 23:19 WIB

Surat Rahasia Kejagung Bocor: Soroti Kasus Pejabat, Pegawai Kejaksaan Dilarang Komentar Soal Perkara

Jumat, 3 Juli 2026 - 09:17 WIB

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK

Rabu, 10 Juni 2026 - 07:47 WIB

Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:03 WIB

Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai

Berita Terbaru

Kabupaten Deli Serdang

Polresta Deli Serdang Mengamankan Pelaku Kasus Peredaran Narkotika Jenis Sabu Sabu

Senin, 13 Jul 2026 - 17:25 WIB