BEM SI Kerakyatan Sampaikan Tuntutan ke DPR, Desak Investigasi Kekerasan dan Tudingan Makar

Rabu, 3 September 2025 - 16:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tiga Pimpinan DPR Temui Perwakilan BEM SI Kerakyatan di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/9/2025). (Foto : Ist.)

Tiga Pimpinan DPR Temui Perwakilan BEM SI Kerakyatan di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/9/2025). (Foto : Ist.)

Jakarta-Mediadelegasi : Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menyampaikan sejumlah tuntutan langsung kepada pimpinan DPR di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/9/2025).

Audiensi ini diterima oleh tiga pimpinan DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB ini dihadiri oleh puluhan perwakilan BEM SI Kerakyatan serta sejumlah organisasi kepemudaan dan keagamaan.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BEM SI Kerakyatan menyampaikan beberapa tuntutan utama. Salah satunya adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim investigasi independen guna mengusut tuntas berbagai kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil yang terjadi selama aksi demonstrasi pada 25-31 Agustus lalu.

“Kami ingin investigasi mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi sepanjang Agustus ini, pun juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo,” kata Ketua BEM UI, Agus Setyawan, di hadapan pimpinan DPR.

BACA JUGA:  RKUHAP Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang, DPR Akui Tak Semua Aspirasi Terakomodasi

Agus Setyawan juga menyoroti pentingnya tim investigasi untuk membuktikan atau membantah anggapan makar yang dilontarkan terkait aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir. Menurutnya, tudingan makar tersebut telah merugikan gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa.

“Karena kami dari gerakan merasa dirugikan atas statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan,” tegas Agus. Ia menambahkan bahwa tudingan makar tersebut telah menciptakan stigma negatif terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang berupaya menyampaikan aspirasi secara demokratis.

Selain itu, BEM SI Kerakyatan juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan. Mereka mendesak agar para pelaku kekerasan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pimpinan DPR yang menerima audiensi tersebut berjanji akan menindaklanjuti tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh BEM SI Kerakyatan. Mereka menyatakan akan segera membahasnya dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan aparat keamanan.

BACA JUGA:  Faisal Basri Meninggal Dunia

“Kami akan sampaikan aspirasi ini kepada pihak-pihak terkait dan berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Sufmi Dasco Ahmad, salah satu pimpinan DPR yang hadir dalam audiensi tersebut.

Pertemuan antara BEM SI Kerakyatan dan pimpinan DPR ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian mahasiswa dan masyarakat sipil. Diharapkan pula, pemerintah dapat merespons tuntutan-tuntutan tersebut secara конструктив dan bertanggung jawab.

Kasus ini menjadi sorotan penting dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia, menunjukkan betapa krusialnya dialog antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK
Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax
Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai
​Kurs Rupiah Terpuruk di Angka Rp18.000, Hasto Kristiyanto Kritik Keras Manajemen Pemerintahan
Tuntut Kepastian Operasional, Investor Dapur SPPG di Wilayah 3T Geruduk Kantor BGN
Rupiah Hancur! Tembus Rp18.175 per Dolar AS
Korlantas Polri Memutuskan Menunda Pelaksanaan Operasi Patuh 2026
Mulai 8 Hingga 21 Juni 2026 Operasi Patuh Digelar Serentak se-Indonesia, Nomor Plat Kendaraan Jadi Prioritas Utama
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 3 Juli 2026 - 09:17 WIB

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK

Rabu, 10 Juni 2026 - 07:47 WIB

Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:03 WIB

Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:30 WIB

​Kurs Rupiah Terpuruk di Angka Rp18.000, Hasto Kristiyanto Kritik Keras Manajemen Pemerintahan

Selasa, 9 Juni 2026 - 08:26 WIB

Tuntut Kepastian Operasional, Investor Dapur SPPG di Wilayah 3T Geruduk Kantor BGN

Berita Terbaru

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK. (Foto:Ist)

Jakarta

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK

Jumat, 3 Jul 2026 - 09:17 WIB