Medan-Mediadelegasi: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara terkait penggeledahan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (13/1/2026). Penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara yang menyeret sejumlah oknum pegawai pajak.
Menkeu Purbaya Tanggapi Kantor DJP Digeledah KPK
Menanggapi aksi pengumpulan bukti oleh lembaga antirasuah tersebut, Menkeu Purbaya memberikan respons yang cenderung santai. Baginya, tindakan hukum merupakan konsekuensi logis dari adanya dugaan pelanggaran yang terdeteksi.
Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan bantuan hukum bagi para pegawainya yang terlibat dalam kasus tersebut selama proses hukum berjalan.
“Ya sudah dilihat aja proses hukumnya seperti apa. Tapi yang jelas kan ini geledah-geledah, periksa-periksa. Tapi kan kalau saya ditanya: kenapa kamu bilang kamu akan mendampingi secara hukum? Itu kan masih pegawai (Kementerian) Keuangan,” kata Menkeu Purbaya saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/roby-tremonti-bantah-ancam-hesti-purwadinata/
Meskipun memberikan pendampingan hukum, Menkeu Purbaya menjamin bahwa pihaknya tidak akan mencampuri kewenangan KPK dalam mengusut tuntas kasus dugaan suap tersebut.
Pendampingan hukum tersebut diberikan semata-mata karena status para tersangka yang secara administratif masih tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN) di bawah Kemenkeu, sebelum adanya putusan tetap dari pengadilan yang berkekuatan hukum.
