Aceh-Mediadelegasi: Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, secara resmi kembali menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Keputusan ini memperpanjang masa penanganan darurat selama tujuh hari ke depan, terhitung mulai tanggal 23 hingga 29 Januari 2026.
Mualem Melanjutkan Status Tanggap Darurat Hingga Januari
Langkah ini merupakan perpanjangan status tanggap darurat yang keempat kalinya diambil oleh Pemerintah Aceh. Perpanjangan dilakukan guna memastikan seluruh proses penanganan dampak bencana, baik dari segi logistik maupun pemulihan infrastruktur, dapat berjalan secara optimal dan menyeluruh di seluruh wilayah terdampak.
Baca juga : https://mediadelegasi.id/jurnalis-samosir-peringati-hpn-9-februari-2026/
Dalam keterangannya di Banda Aceh pada Kamis (22/1/2026), Mualem menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Penetapan ini juga merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026 yang memberikan arahan terkait kelanjutan penanganan darurat di Bumi Serambi Mekkah.
Pertimbangan utama di balik kebijakan ini adalah kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa proses penanggulangan bencana belum sepenuhnya rampung. Hingga saat ini, masih banyak warga di sejumlah wilayah yang membutuhkan pendampingan serta bantuan karena dampak bencana yang cukup masif.
Mualem memaparkan bahwa penanganan darurat di beberapa titik krusial, seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, masih menjadi perhatian serius. Sebaran korban yang luas dan kerusakan infrastruktur yang signifikan menjadi kendala utama yang mengharuskan masa tanggap darurat ini ditambah.
Tujuan utama dari langkah strategis ini adalah untuk mempercepat proses pembersihan lingkungan serta menjamin distribusi bantuan logistik tetap berjalan lancar. Selain itu, Pemerintah Aceh ingin memastikan layanan kesehatan dan pemulihan akses transportasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke gampong-gampong terpencil.
Lebih lanjut, Mualem menekankan bahwa perpanjangan status ini juga bertujuan untuk memulihkan sendi-sendi kehidupan warga. Sektor-sektor vital seperti pendidikan, permukiman, hingga aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan dapat segera bangkit dari keterpurukan pascabencana.
Gubernur juga menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, serta relawan untuk terus bersinergi. Ia berharap kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat dapat mempercepat perbaikan fasilitas publik agar aktivitas sosial kembali normal seperti sedia kala.
Secara khusus, Mualem memberikan atensi lebih bagi warga di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Di wilayah tersebut, kondisi transportasi masih lumpuh karena warga sangat membutuhkan pembangunan delapan unit jembatan darurat untuk menghubungkan akses yang terputus akibat terjangan arus sungai.
“Di Sawang, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air sedang rendah mungkin masih bisa dilalui, namun saat arus deras, akses mereka benar-benar terputus,” ungkap Mualem menggambarkan situasi sulit yang dihadapi warga setempat saat ini.
Sejalan dengan instruksi tersebut, Mualem meminta seluruh pemangku kepentingan untuk segera menjalankan langkah strategis, termasuk koordinasi dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian. Fokus utama diarahkan pada pembersihan pemukiman, fasilitas ibadah, sekolah, hingga pemulihan lahan pertanian milik warga.
Sebagai penutup, Mualem menargetkan dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P) harus sudah tuntas paling lambat 2 Februari 2026. Ia memerintahkan percepatan distribusi bantuan ke wilayah terisolir serta memprioritaskan pencarian jika masih ada laporan korban hilang agar proses pemulihan Aceh berjalan sesuai jadwal.D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
