Medan-Mediadelegasi: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui bahwa pembangunan rumah hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di wilayah Sumatera yang dibangun secara terpusat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini menjadi sorotan dalam upaya pemerintah untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi para korban bencana alam yang kehilangan tempat tinggal.
Pembangunan Rumah Hunian Tetap Oleh Kementerian PKP
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa perbedaan kualitas ini disebabkan oleh perbedaan anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing skema pembangunan. “Memang yang dibangun oleh Kementerian PKP itu lebih baik, karena dananya memang lebih banyak sehingga tadi Bapak Menteri juga menyarankan untuk disamakan,” kata Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Gedung DPR RI, Rabu (18/2/2026).
Meskipun demikian, Suharyanto memastikan bahwa rumah yang dibangun oleh BNPB tetap memenuhi standar kelayakan tempat tinggal. BNPB juga telah menjelaskan kepada masyarakat mengenai konsekuensi dari pembangunan huntap ini, termasuk perbedaan kualitas antara huntap yang dibangun secara terpusat dan yang dibangun di lokasi asal warga (in situ).
“Tapi kami selalu menyampaikan ke masyarakat kenapa yang relokasi lebih bagus karena dicabut dari kampungnya, dipindahkan dari lingkungannya,” ungkap Suharyanto. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai pilihan yang tersedia dan implikasinya masing-masing.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/gurita-bea-cukai-kpk-ungkap-safe-house-korupsi
Menurut BNPB, kualitas hunian relokasi biasanya lebih baik karena warga harus dipindahkan dari kampung halamannya. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas pendukung di lokasi baru tersebut, seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial.
“Sementara yang in situ kan tidak pisah dari kampungnya. Sementara yang relokasi juga perlu ada fasilitas umum dan fasilitas sosial,” imbuh Suharyanto. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Pemerintah akan melakukan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatera yang rumahnya masuk kategori rusak berat. Setiap unit huntap mendapat anggaran Rp60 juta. Skema pembangunan huntap ini dibagi menjadi dua, yaitu pembangunan di lokasi asal warga (in situ) yang dilakukan oleh BNPB, dan pembangunan secara kolektif di tempat yang ditentukan pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PKP.
Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa bantuan bencana Sumatra dari diaspora di Malaysia diperbolehkan masuk, menunjukkan solidaritas dan dukungan dari berbagai pihak dalam upaya pemulihan pascabencana. Selain itu, terungkap bahwa 29 desa hilang diterjang bencana Sumatra, dengan jumlah terbanyak di Aceh, menggambarkan betapa dahsyatnya dampak bencana alam yang terjadi.
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan huntap dan memastikan bahwa para korban bencana mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. BNPB dan Kementerian PKP bekerja sama untuk menyelaraskan standar pembangunan dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien.
Dengan adanya komitmen dari pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pembangunan huntap bagi korban bencana di Sumatera dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang terdampak. Prioritas utama adalah memberikan tempat tinggal yang layak dan aman, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
