Medan-Mediadelegasi: Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan kembali pentingnya pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sumut sebagai fondasi utama mewujudkan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Penekanan ini disampaikan dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, yang diikuti oleh para ASN dari Golongan III dan II.
Hal tersebut disampaikan Sulaiman saat memaparkan materi pada webinar Pembelajaran Batch IV Golongan III dan II bagi ASN yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, dari Ruang Kerja Sekdaprov, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (8/4/2026).
Kompetensi ASN Sumut: Fondasi Profesionalisme dalam Pelayanan Publik
Dalam paparannya yang disampaikan dari Ruang Kerja Sekdaprov di Kantor Gubernur Sumut, Sulaiman menggarisbawahi bahwa profesionalisme ASN bukan hanya sekadar kewajiban formal, melainkan sebuah panggilan moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada tingkat kompetensi dan integritas para pegawainya.
Sulaiman merujuk pada data global yang menunjukkan pentingnya kinerja ASN. Pada tahun 2024, Singapura memimpin dengan Indeks Kinerja PNS tertinggi secara global, mencapai 0,85. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat 38 dengan skor 0,61. Angka ini menjadi cerminan reputasi sebuah negara dalam hal efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan.
Untuk mengukur tingkat profesionalisme ini, Sulaiman menjelaskan konsep Indeks Profesionalitas ASN. Indeks ini merupakan alat ukur statistik yang dirancang untuk menggambarkan kualitas seorang ASN, dengan mempertimbangkan empat pilar utama: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Indeks ini berfungsi sebagai standar acuan dan dasar evaluasi pengembangan karir setiap aparatur.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/desa-antikorupsi-sumut-kpk-uji-enam-daerah-baru/
Lebih lanjut, Sulaiman merinci komponen-komponen yang membentuk Indeks Profesionalitas ASN. Kompetensi teknis, misalnya, dinilai berdasarkan jenjang dan spesialisasi pendidikan, partisipasi dalam pelatihan teknis dan fungsional, serta pengalaman kerja yang relevan. Ini memastikan bahwa setiap ASN memiliki keahlian spesifik sesuai dengan bidang tugasnya.
Kompetensi manajerial juga menjadi sorotan, diukur melalui tingkat pendidikan, keikutsertaan dalam pelatihan struktural atau manajemen, serta pengalaman dalam memimpin tim atau unit kerja. Aspek ini krusial untuk memastikan bahwa para ASN yang menduduki posisi manajerial mampu mengelola sumber daya dan mengarahkan bawahan secara efektif.
Sementara itu, kompetensi sosio-kultural menekankan pentingnya kemampuan ASN dalam berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Hal ini mencakup pengalaman kerja di lingkungan masyarakat majemuk, pemahaman mendalam tentang wawasan kebangsaan, serta komitmen kuat untuk menjaga integritas, netralitas, dan bebas dari pengaruh atau intervensi politik.
Sulaiman juga tidak luput mengingatkan para ASN mengenai berbagai tantangan kontemporer yang harus dihadapi. Disrupsi teknologi yang cepat berubah, meningkatnya ekspektasi publik terhadap pelayanan yang lebih baik, kompleksitas regulasi yang terus berkembang, serta tuntutan untuk bekerja lebih efisien menjadi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi.
Menghadapi tantangan tersebut, Sulaiman menegaskan bahwa profesionalisme ASN harus dipandang sebagai panggilan moral. “Profesionalisme ASN bukan sekadar tuntutan regulasi. Ia adalah panggilan moral setiap aparatur untuk melayani rakyat dengan sepenuh kapasitas dan integritas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas birokrasinya. Birokrasi yang kompeten, bersih dari korupsi, dan benar-benar berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adalah kunci pembangunan.
Sebagai penutup, Sulaiman memberikan pesan inspiratif yang mengajak setiap ASN untuk segera bertindak. “Bangsa yang besar dibangun oleh birokrasi yang kompeten, bersih, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulailah dari diri sendiri. Mulailah hari ini,” pungkasnya, menutup webinar dengan semangat baru.
Upaya BPSDM Sumut dalam menyelenggarakan webinar ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Dengan fokus pada pengembangan kompetensi, diharapkan ASN di Sumatera Utara dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam melayani masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui pembelajaran berkelanjutan dan penekanan pada profesionalisme, ASN Sumut diharapkan tidak hanya mampu menjawab tantangan zaman, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, demi kemajuan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
