Jakarta-Mediadelegasi: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam hal transparansi anggaran. Kemnaker resmi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang dinilai telah disajikan secara akurat.
Pencapaian luar biasa ini menegaskan konsistensi kementerian dalam menjaga kredibilitas dan akuntabilitas. Dengan hasil positif ini, Kemnaker sukses mempertahankan opini tertinggi dari BPK tersebut selama empat tahun berturut-turut tanpa terputus.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyatakan bahwa capaian ini merupakan buah dari dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran. Pengelolaan keuangan negara di lingkungan internal kementerian dinilai telah berjalan dengan sangat tertib, efektif, transparan, serta akuntabel.
Menurut Afriansyah, predikat yang diberikan oleh BPK bukan sekadar penilaian administratif di atas kertas belakangan ini. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari komitmen kuat seluruh insan Kemnaker dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang negara.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” ujar Afriansyah dalam keterangan resminya kepada media.
Pernyataan tersebut disampaikan Afriansyah saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) serta Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 di Gedung BPK, Jakarta, pada Kamis (16/7/2026).
Acara penting tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) BPK. Penyerahan LHP ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara serta pimpinan kementerian/lembaga terkait lainnya.
Afriansyah menegaskan, capaian impresif ini tidak akan membuat Kemnaker cepat berpuas diri atau mengendurkan pengawasan. Sebaliknya, tantangan ke depan akan semakin besar dalam mempertahankan standar pengelolaan anggaran yang tinggi.
Pihaknya bertekad untuk terus memperkuat tata kelola internal melalui pengetatan sistem pengendalian di semua lini. Langkah ini dibarengi dengan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan perbaikan administrasi barang milik negara.
Ia berharap opini WTP yang diraih kali ini dapat menjadi suntikan motivasi bagi seluruh aparatur sipil negara di Kemnaker. Semangat menjaga integritas dan profesionalisme harus terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas.
Pada kesempatan yang sama, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, turut memberikan apresiasi sekaligus mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga. Ia meminta agar aspek transparansi tetap diperkuat secara berkelanjutan guna memastikan pengelolaan keuangan negara tetap di jalur yang benar.
Akhsanul juga menggarisbawahi pentingnya konsistensi dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan BPK. Menurutnya, respons yang cepat terhadap rekomendasi adalah bagian krusial dari komitmen bersama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.
Penulis : Miranda
Editor : Alan
