Medan-Mediadelegasi: Pergantian pimpinan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang akan segera berlangsung menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah pengelolaan kawasan Danau Toba. Sebagai kawasan strategis nasional sekaligus UNESCO Global Geopark, Danau Toba dituntut untuk konsisten pada prinsip geowisata berbasis konservasi, edukasi, dan keberlanjutan sebagaimana telah disepakati sejak 2013. Momentum ini sekaligus menjadi ujian apakah tata kelola ke depan mampu kembali berpijak pada kerangka geopark secara utuh, atau tetap bergerak dalam bias pariwisata massal.
Danau Toba bukan sekadar destinasi wisata, tetapi kawasan dengan nilai geologi, ekologi, dan budaya yang unik pada skala global. Status sebagai UNESCO Global Geopark menempatkan Danau Toba sebagai living system yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, konservasi, dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Dalam kerangka ini, pariwisata bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, geowisata merupakan instrumen utama geopark. Geowisata bukan sekadar aktivitas wisata, melainkan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan geologi, ekologi, dan budaya dalam satu kesatuan ruang yang utuh. Ia menjadikan wisata sebagai media pembelajaran ilmiah sekaligus sarana pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi lokal. Karena itu, sejak awal Danau Toba secara konseptual bukan dirancang sebagai destinasi wisata massal, melainkan sebagai kawasan geowisata berbasis geopark dunia.
Sejak 2013, telah terdapat kesepakatan formal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan tujuh pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba yang menegaskan arah pembangunan berbasis geopark dan geowisata. Kesepakatan tersebut menempatkan konservasi sebagai fondasi utama pembangunan. Artinya, setiap bentuk pengembangan kawasan harus tunduk pada daya dukung lingkungan dan prinsip keberlanjutan, bukan sebaliknya.
Namun dalam implementasinya, terjadi pergeseran orientasi yang signifikan. Arah pembangunan cenderung bergeser dari geowisata menuju mass tourism, dengan penekanan pada jumlah kunjungan wisatawan, ekspansi infrastruktur pariwisata, dan percepatan investasi jangka pendek. Pergeseran ini membawa konsekuensi serius terhadap keseimbangan ekologis kawasan.
Danau Toba sebagai ekosistem tertutup memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Kerusakan di wilayah hulu, seperti deforestasi dan degradasi daerah tangkapan air, berdampak langsung pada keberlanjutan danau. Demikian pula tekanan di wilayah hilir, seperti limbah domestik, aktivitas keramba jaring apung, serta beban pariwisata yang tidak terkendali, mempercepat penurunan kualitas lingkungan. Dalam kondisi seperti ini, ketidaksesuaian antara arah pembangunan dan daya dukung ekologis menjadi risiko utama.
Persoalan mendasar tidak hanya terletak pada aspek teknis pembangunan, tetapi juga pada tata kelola kelembagaan. Dalam kerangka UNESCO Global Geopark, Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) merupakan rujukan utama yang berfungsi sebagai penentu kerangka ilmiah, batas ekologis, serta integrasi geologi, ekologi, dan budaya. Sementara BPODT seharusnya berfungsi sebagai pelaksana teknis yang menerjemahkan prinsip geopark ke dalam program pembangunan destinasi.
Namun dalam praktik yang terjadi selama ini, terdapat kecenderungan pembalikan orientasi. Dinamika pengembangan kawasan lebih banyak dipengaruhi oleh logika proyek, kapasitas fiskal, dan percepatan investasi pariwisata, sementara fungsi geopark sebagai kompas ilmiah belum sepenuhnya menjadi acuan operasional utama. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan deviasi antara desain kebijakan awal dan implementasi di lapangan.
Karena itu, koreksi kelembagaan menjadi penting. Relasi BPODT dan TCUGGp perlu ditegaskan kembali secara proporsional. TCUGGp harus diperkuat sebagai rujukan utama dalam menentukan arah, batas daya dukung, serta integrasi sistem geologi–ekologi–budaya kawasan. Sementara BPODT harus berfungsi secara konsisten sebagai pelaksana kebijakan dalam kerangka geopark, bukan sebagai penentu arah yang berdiri sendiri.
Dalam konteks pergantian pimpinan BPODT, hal ini menjadi sangat relevan. Kepemimpinan ke depan tidak cukup hanya berbasis kemampuan manajerial dan pengalaman di sektor pariwisata, tetapi harus memiliki pemahaman utuh terhadap geopark sebagai sistem pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan keberlanjutan.
Pemimpin BPODT ke depan harus memenuhi beberapa prasyarat substantif. Pertama, memahami secara komprehensif konsep UNESCO Global Geopark dan implikasinya terhadap tata ruang dan pembangunan kawasan. Kedua, mampu mengintegrasikan berbagai sektor secara terpadu dalam satu sistem kawasan, termasuk lingkungan, kehutanan, pariwisata, infrastruktur, dan pemerintah daerah. Ketiga, memiliki komitmen kuat terhadap konservasi sebagai fondasi pembangunan. Keempat, berpihak pada masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengembangan geowisata. Kelima, memiliki keberanian untuk mengoreksi arah pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
Oleh: Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl_Ec., Dipl_Plan., M.Si
Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia (PS_GI) selaku Ketua Pergerakan Penyelamatan Kawasan Danau Toba (PP_DT). D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
