Batam-Mediadelegasi: Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memperjuangkan penambahan alokasi Transfer Keuangan Daerah bagi daerah-daerah di Sumut yang terdampak bencana. Di kesempatan yang sama, Bobby juga mempertanyakan kepastian acuan besaran anggaran yang akan digunakan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 agar tidak terjadi kerancuan perencanaan.
Pernyataan dan pertanyaan tersebut disampaikan secara langsung oleh Bobby Nasution kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Sumatera. Acara berlangsung di Ruang Balairungsari Lantai 3 Badan Pengusahaan Batam, pada hari Rabu, 12 Agustus 2026.
Bobby menjelaskan bahwa saat ini pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara tengah sibuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2026 sekaligus bersiap memasuki tahapan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Oleh karena itu, kepastian angka acuan TKD menjadi hal yang sangat mendesak untuk diketahui seluruh daerah.
“Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD?” tanya Bobby menegaskan kerancuan yang dihadapi daerah.
Ia menambahkan selisih nilai TKD pascapemulihan bagi Sumatera Utara mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Angka yang sangat besar tersebut tentu sangat menentukan arah dan kemampuan perencanaan kegiatan pembangunan di lapangan, sehingga tidak boleh disamarkan atau ditunda kepastiannya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait besaran alokasi TKD Tahun 2027. Kemendagri menyiapkan tiga skenario pasca-penelaahan kebutuhan daerah.
Ketiga skenario yang diajukan yaitu skenario maksimal atau ideal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat sebesar Rp932 triliun, dan skenario minimal sebesar Rp910 triliun. Namun Tito menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai besaran TKD sepenuhnya berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan kondisi APBN, target pendapatan negara, serta cadangan devisa.
Meski belum ada keputusan final, Kemendagri telah mengusulkan dua kelompok prioritas utama apabila terdapat penambahan alokasi TKD. Kelompok pertama adalah daerah-daerah yang terdampak bencana, termasuk wilayah di Sumatera, Flores, hingga Kepulauan Sitaro di Sulawesi Utara.
“Kemudian adalah daerah berkapasitas fiskal rendah yakni daerah dengan Pendapatan Asli Daerah kecil agar tidak mengganggu belanja wajib dan pembangunan,” tambah Tito menjelaskan alasan prioritas kedua agar daerah yang kemampuan keuangannya terbatas tetap dapat melayani masyarakat.
Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah bersabar menunggu kepastian angka TKD yang dijadwalkan diumumkan Presiden dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2027 menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, atau melalui penjelasan lanjutan bersama para menteri bidang ekonomi pada pertengahan Agustus ini.
“Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak. Begitu data resmi keluar, jika belum dirinci per daerah, kami akan memberi masukan agar daerah bencana dan berfiskal rendah menjadi prioritas utama,” tegas Tito menanggapi keprihatinan Gubernur Bobby Nasution.
Selain membahas alokasi TKD, Menteri Dalam Negeri juga memberikan apresiasi terhadap penanganan sektor kesehatan pascabencana di wilayah Sumatera yang dinilai berlangsung cepat dan tertata. Tito turut menyoroti dinamika pembangunan infrastruktur serta stabilitas harga bahan bangunan yang perlu dijaga di kawasan Sumatera. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Miranda
Editor : Alan
