Jakarta-Mediadelegasi: Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 mencapai sekitar Rp240 triliun. Dari total anggaran tersebut, sekitar 97 persen akan dialokasikan langsung untuk kebutuhan pangan dan pelaksanaan program makan bagi masyarakat sasaran. Sisanya hanya sekitar 3 persen untuk kebutuhan operasional lembaga.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa angka Rp240 triliun sudah mencakup seluruh kebutuhan program, termasuk biaya operasional lembaga. Dengan porsi operasional yang hanya 3 persen, BGN berupaya memastikan sebagian besar dana benar-benar sampai ke penerima manfaat melalui penyediaan makanan bergizi sehari-hari.
“Jadi kalau nggak salah, sekitar 97 persennya adalah untuk makan, untuk program makannya. Sudah ini dong, Rp240 triliun itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya,” ujar Sudaryono saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).
Jika dihitung secara rinci, anggaran operasional BGN dari total Rp240 triliun berada di kisaran Rp6 triliun lebih. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan penunjang, mulai dari pengawasan, monitoring, hingga pembayaran gaji tenaga pelaksana program di lapangan.
Sudaryono menjelaskan bahwa anggaran operasional mencakup fungsi pengawasan dan monitoring distribusi makanan, serta pembayaran gaji Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Para kepala SPPG tersebut berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Gaji Kepala SPPG menjadi salah satu pos yang dialokasikan dari anggaran operasional BGN. Jumlah tenaga yang terlibat dalam pengelolaan program ini mencapai lebih dari 30.000 orang, sehingga pembiayaan gaji menjadi bagian penting dari kelancaran pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Pertemuan antara BGN dan Kementerian Keuangan juga membahas penyelarasan perencanaan anggaran dan pelaksanaan program MBG tahun depan. Kedua belah pihak menyamakan persepsi agar alokasi dana dapat berjalan efisien, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Selain membahas anggaran, BGN juga menyiapkan perluasan program MBG melalui aktivasi dapur baru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Aktivasi dapur di wilayah tersebut ditargetkan mulai berjalan pada September 2026.
Sebanyak sekitar 2.700 dapur disebut sudah siap diaktifkan secara bertahap untuk mendukung distribusi makanan bergizi di daerah-daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses layanan pangan dan gizi. Namun, BGN tidak akan menjalankan seluruh dapur tersebut secara bersamaan.
Saat ini, terdapat sekitar 13.000 dapur dalam antrean untuk diaktifkan. BGN akan melakukan penyisiran terlebih dahulu guna menentukan dapur yang benar-benar siap beroperasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Perluasan program MBG juga tidak hanya menyasar daerah 3T, tetapi juga pondok pesantren yang belum memperoleh manfaat program. Selain itu, sejumlah daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan layanan makanan bergizi akan menjadi prioritas dalam perluasan tahap berikutnya.
BGN menargetkan perluasan program dapat berjalan tanpa menambah beban anggaran negara. Sudaryono menegaskan bahwa anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp240 triliun diharapkan cukup untuk menjalankan seluruh rencana perluasan dan operasional program secara optimal.
“Insya Allah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang ini Insya Allah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran,” pungkasnya. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
