Parapat-Mediadelegasi: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mendorong penguatan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027. Kolaborasi yang erat antara Pemprov Sumut dan DPRD Provinsi Sumut dinilai sangat penting guna memastikan setiap kebijakan serta program pembangunan yang disusun benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
Dorongan tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Sopo Bolon Convention Hall & Meeting Room Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, pada Minggu (30/8/2026) malam dan dihadiri oleh seluruh pimpinan serta anggota DPRD Sumut beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah.
Rapat kerja yang digelar selama tiga hari, mulai 30 Agustus hingga 1 September 2026, bertujuan menyampaikan laporan evaluasi kinerja DPRD Provinsi Sumut periode Juli 2025 hingga Juli 2026 sekaligus menyusun dan menetapkan rencana kerja DPRD Sumut untuk tahun 2027. Forum ini menjadi momen strategis bagi penyelarasan visi pembangunan antara eksekutif dan legislatif.
Menurut Wagub Surya, rapat kerja tersebut memiliki arti yang sangat penting karena tidak hanya menjadi wadah evaluasi pelaksanaan tugas DPRD selama satu tahun berjalan, melainkan juga momentum menyusun arah kerja kelembagaan untuk tahun mendatang. Sinergi yang dibangun diharapkan mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang DPRD sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, sinergi antara rencana kerja DPRD dengan rencana kerja pemerintah daerah perlu terus diperkuat,” tegas Surya menegaskan pentingnya kesatuan arah kebijakan antara kedua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah.
Ia menegaskan pula bahwa setiap kebijakan, program, dan keputusan yang dihasilkan pemerintah daerah bersama DPRD harus bergerak menuju satu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara secara merata dan berkelanjutan. Seluruh potensi daerah harus dioptimalkan demi pencapaian tujuan tersebut.
Surya kemudian memaparkan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi yang sangat besar di berbagai sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di sektor ekonomi, keunggulan terletak pada pertanian, perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, industri pengolahan, serta UMKM yang menjadi penopang pendapatan daerah sekaligus penyerap tenaga kerja.
Sementara itu, di sektor pariwisata, kekayaan alam Danau Toba, Geopark Kaldera Toba, Kepulauan Nias, serta keragaman budaya Batak, Melayu, dan Nias menjadi daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Potensi ini harus menjadi kekuatan utama dalam mendorong perekonomian daerah.
Selain itu, potensi sumber daya alam dan energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan serta energi panas bumi juga perlu dioptimalkan guna mendukung kemandirian energi sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas. Posisi strategis Sumut sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bandara Internasional Kualanamu juga menjadi keunggulan konektivitas yang tak ternilai.
“Ditambah dengan perkembangan digital dan inovasi melalui percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan ekosistem startup, Sumut memiliki fondasi kuat untuk menjadi provinsi yang kompetitif dan berdaya saing tinggi,” tambahnya. Potensi ini harus menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan anggaran tahun mendatang.
Oleh karena itu, Surya meminta pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara, Perubahan APBD 2026, maupun APBD 2027 tetap berpegang teguh pada kepentingan masyarakat. Sejumlah prioritas pembangunan yang harus diperkuat antara lain pelayanan kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, kesempatan kerja, perlindungan sosial, serta penanganan bencana.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, menyatakan rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja kelembagaan secara menyeluruh. Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan konstruktif, capaian diapresiasi, kekurangan diperbaiki, sehingga rencana kerja tahun 2027 menjadi lebih terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Miranda
Editor : Alan
