Medan-Mediadelegasi: Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Sakti Wahyu Trenggono, terlibat dalam sebuah “perdebatan terbuka” terkait anggaran pengadaan kapal untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Perdebatan ini bermula dari pernyataan Purbaya yang menyebutkan bahwa anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, namun industri galangan kapal belum juga menerima pesanan.
Anggaran Kapal: Kredit Inggris Jadi Sorotan di Tengah Perdebatan
Pernyataan Purbaya ini kemudian disanggah oleh Trenggono, yang meminta Purbaya untuk mengecek langsung ke anak buahnya di Kemenkeu mengenai kebenaran pencairan anggaran tersebut. Trenggono juga menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai oleh anggaran kredit dari Inggris.
Menanggapi pernyataan Trenggono, Purbaya mengatakan bahwa dirinya hanya mengecek ke galangan kapal dan menemukan belum adanya pemesanan kapal di sana. “Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuman cek kan ke galangan, ada nggak yang di-order? ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu. Ya udah,” kata Purbaya usai rapat bersama pimpinan DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Purbaya juga menambahkan bahwa bisa saja data yang diterimanya salah. Namun, ia menekankan bahwa sebagian uang yang berasal dari pinjaman pun harus melewati Kementerian Keuangan terlebih dahulu. “Yang, yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga,” kata dia.
Ia juga mengaku belum mengetahui nilai dari pinjaman untuk pembuatan kapal tersebut. Purbaya menekankan bahwa yang terpenting adalah program pembuatan kapal cepat dilanjutkan oleh Kementerian KP. “Saya nggak tahu angkanya berubah-ubah terus. Yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu aja,” tambahnya.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/kasus-haji-memanas-gus-yaqut-tantang-kpk-di-pengadilan/
Perdebatan terbuka antara Menkeu dan Menteri KP ini menuai berbagai reaksi dari berbagai pihak. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyayangkan perdebatan tersebut dan menyebutnya sebagai alarm bagi kabinet. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Purbaya dan Trenggono untuk menyelesaikan masalah tersebut di rapat kabinet.
