“Kondisi ini menjadi pintu masuk bagi gubernur untuk melakukan reformasi birokrasi lebih dalam. Di sisi lain, situasi ini akan semakin memudahkan beliau membangun sistem yang bersih,” tegasnya.
Walid juga menilai Bobby tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan mengingat proses hukum terhadap Topan Obaja Putra Ginting atau Topabn Ginting tetap berjalan.
Sebagaimana diketahui, Topan Ginting diduga terlibat suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dengan nilai kontrak mencapai Rp 231,8 miliar.
Topan Ginting merupakan oknum pejabat eselon II Pemprov Sumut ketiga yang terjerat kasus korupsui sepanjang Januari hingga awal Juli 2025.
Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut Ilyas Sitorus telah ditahan Kejari Batu Bara terkait dugaan korupsi pekerjaan belanja software perpustakaan digital dan media pembelajaran digital tingkat SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara pada tahun anggaran 2021 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,8 miliar.
Berikutnya, mantan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumut Zumri Sulthony dinyatakan terlibat kasus dugaan korupsi penataan Situs Benteng Putri Hijau di Kabupaten Deli Serdang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp817.008.240,00. D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS
