“Selain menghilangkan budaya fee, sistem merit mendatangkan konsekuensi positif dimana jabatan akan diisi oleh mereka yang profesional dan berintegritas serta penempatan pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Kemudian mengembangkan kemampuan dan kompetensi, memberikan kepastian karier dan melindungi karier dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Serta pengelolaan yang efektif dan efisien dan memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja,” kata Citra.
Terkait itu lah, bilang Citra, ia mendukung langkah yang dilakukan Bobby Nasution dalam sektor reformasi birokrasi tersebut. Sebab, kebijakan dan manajemen ASN pada sistem merit mendasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
“Inilah yang kemudian menjadikan kebijakan dan manajemen ASN melalui sistem merit merupakan sesuatu yang urgent, sebagai upaya untuk mewujudkan ASN yang profesional guna mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang efektif dan efisien serta melayani. Perubahan yang cepat secara global harus diantisipasi oleh Pemerintah dengan membangun human capital di sektor pemerintahan agar Medan mampu bersaing di tingkat nasional bahkan global,” ungkapnya.
Berangkat dari tiga fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, kata Citra, dapat terlaksana dengan baik salah satunya melalui penerapan meritokrasi pada manajemen ASN yang berbasis pada transparansi dan objektivitas, serta mengedepankan kompetensi, prestasi dan kinerja individu. Oleh karenanya Citra berharap agar sistem merit ke depannya harus dijalankan secara konsisten untuk mengakselerasi tercapainya transformasi ASN Indonesia yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai reformasi birokrasi.
“Beberapa langkah strategis dapat ditempuh untuk mengoptimalkan penerapan sistem merit. Pertama, mengembangkan dan memperkuat implementasi manajemen talenta ASN. Kedua, meningkatkan agility dan kemampuan adaptif ASN dan organisasi. Ketiga, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi setiap pelaksanaannya dengan menetapkan indikator yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi mari kita mendukung meritokrasi daerah yang dilakukan oleh Pemko Medan saat ini dengan harapan terwujudnya good governance,” harapnya.(D|Red|Rel)
