Jakarta-Mediadelegasi : Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan kabar gembira terkait penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem tercatat sebanyak 2,38 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan dengan data September 2024 yang mencapai 2,78 juta jiwa, atau berkurang 0,4 juta orang. Penurunan ini juga terlihat jika dibandingkan dengan Maret 2024, di mana jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 3,56 juta jiwa, menunjukkan penurunan sebesar 1,18 juta orang.
Pencapaian ini merupakan hasil implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa penduduk miskin ekstrem didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah 2,15 dolar AS PPP tahun 2017 per hari, mengacu pada standar World Bank. Penurunan angka ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi persentase, penduduk miskin ekstrem terhadap total penduduk pada Maret 2025 mencapai 0,85 persen. Angka ini turun sekitar 0,14 persen poin dibandingkan dengan September 2024. Perbandingan dengan Maret 2024 menunjukkan penurunan yang lebih signifikan, yaitu sebesar 0,41 persen poin. Penurunan ini menunjukkan tren positif dalam upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.
Secara keseluruhan, angka kemiskinan di Indonesia juga mengalami penurunan. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin turun menjadi 8,74 persen, atau sekitar 23,85 juta jiwa. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan September 2024 yang mencapai 24,06 juta jiwa. Penurunan angka kemiskinan secara umum ini menunjukkan dampak positif dari berbagai program pemerintah yang terintegrasi.
Pemerintah menyambut positif capaian ini, namun tetap berkomitmen untuk terus berupaya mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan kemiskinan secara umum. Berbagai program pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal akan terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Keberhasilan ini juga tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Kerja sama dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.
Meskipun angka kemiskinan ekstrem terus menurun, pemerintah tetap waspada terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi. Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan bencana alam dapat berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif dan responsif untuk menghadapi tantangan tersebut.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan angka kemiskinan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang telah dijalankan. Dengan demikian, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat terus berjalan efektif dan berkelanjutan, menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. D|Red.
