Medan-Mediadelegasi: Muhammad Bobby Afif Nasution pastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan tanah longsor tetap berjalan normal. Penegasan itu disampaikannya agar masyarakat tetap mendapatkan layanan dasar secara optimal meski berada dalam situasi darurat bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat menerima kunjungan Purwadi Arianto di ruang kerja Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (23/2/2026). Pertemuan itu membahas langkah strategis menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan di tengah kondisi pascabencana.
Pastikan Akses dan Pemerintahan Tetap Berjalan
Bobby menjelaskan, bencana banjir dan longsor yang terjadi sebelumnya berdampak cukup serius, termasuk menimbun dua desa di Kecamatan Tukka dan Sorkam. Akses menuju sejumlah wilayah, khususnya ke Tapanuli Tengah, sempat terputus akibat material longsor yang menutup badan jalan.
Meski demikian, ia memastikan fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten/kota tetap aktif. Pemerintah daerah bergerak cepat melakukan pemulihan infrastruktur dasar serta memastikan kantor pelayanan publik kembali beroperasi.
Menurut Bobby, pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama saat bencana terjadi. Rumah sakit dan Puskesmas difokuskan untuk tetap memberikan layanan maksimal, mengingat kebutuhan masyarakat meningkat dalam kondisi darurat.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/tragedi-surade-kasus-kematian-ns-naik-penyidikan/
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan status tanggap darurat melalui Surat Keputusan Gubernur guna mempercepat proses pemulihan. Kebijakan tersebut diambil agar koordinasi lintas sektor berjalan efektif dan responsif.
Selain itu, Pemprov Sumut menyalurkan bantuan berupa sembako dari ASN Bapeg Sumut melalui posko-posko bencana. Bantuan dana sebesar Rp2 miliar juga diberikan kepada pemerintah daerah terdampak untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sementara itu, Purwadi Arianto menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan memastikan pelayanan publik tetap adaptif, terpadu, dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya fleksibilitas mekanisme kerja ASN serta perlindungan terhadap aparatur yang bertugas di wilayah terdampak.
Menurutnya, digitalisasi layanan pemerintahan harus dioptimalkan dalam situasi bencana. Layanan administrasi seperti pengurusan surat kendaraan dan pertanahan diharapkan tetap bisa diakses masyarakat melalui sistem digital.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, sejumlah kepala OPD, serta jajaran Kementerian PANRB. Pemerintah berharap sinergi pusat dan daerah mampu mempercepat pemulihan sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Sumatera Utara. D|Red-Hendra.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
[…] HARI INI Gugatan Uji Materi Lindungi Akademisi Aktivis Pastikan, Bobby Jamin Pelayanan Publik Aktif Pascabencana Tragedi Surade, Kasus Kematian NS Naik Penyidikan Komandan Brimob Minta Maaf Kasus Pelajar Tewas […]