Medan-Mediadelegasi: Tekad Jaksa Agung ST Burhanuddin menghabisi mafia tanah dan mafia pelabuhan yang menggaung pada pertengahan November 2021 mendapat respon dari Kejati Sumut. Bagaimana tidak, dugaan praktik alihfungsi kawasan hutan lindung di pesisir Pantai Timur, Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai (Sergai) sudah mulai dibongkar.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut pun telah memulai penyelidikan, bahkan ada yang sudah sampai ke tahap penyidikan.
Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan mengatakan, tim penyidik Pidsus kini telah menangani kasus dugaan mafia tanah.
Salah satunya ialah, dugaan mafia tanah suaka margasatwa di Langkat. Selain itu, kasus di Deli Serdang dan kawasan hutan lindung di Sergai, kawasan hutan lindung Pantai Timur.
Dia bahkan mengungkapkan, dugaan adanya mafia tanah di hutan lindung Sergai memasuki babak baru.Terutama, setelah ditemukan adanya peristiwa pidana.
“Sehingga status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan,” katanya, Sabtu lalu sebagaimana dilansir antaranews.
Yos menyebut, dalam waktu dekat ini tim penyidik akan memanggil beberapa orang saksi.
Sedang untuk dugaan mafia tanah di Langkat, tim penyidik segera memanggil tujuh saksi.
Sebelumnya kata Yos, untuk melengkapi data dan berkas, tim penyidik telah melakukan penggeledahan.
Penggeledahan dilakukan di dua tempat berbeda, dan membawa data lain untuk melengkapi barang bukti. Pihaknya, juga sudah turun ke lapangan untuk penyidikan kasus dugaan korupsi.
Terkait pengalihan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading di Langkat Timur Laut, seharusnya kata Yos, hutan bakau atau mangrove tersebut dilindungi.
“Bukan diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas sekitar 210 hektar,” bebernya.
Tim penyidik juga sudah melakukan plotting dan menentukan titik koordinat di kawasan konservasi Suaka Margasatwa, serta melibatkan ahli untuk melakukan uji analisis laboratorium sampel tanah dan jaringan tanaman dari laboratorium.
”Sampai hari ini kami masih menunggu hasil perhitungan dari tim ahli terkait adanya dugaan mafia tanah,” kata Yos A Tarigan.
Mafia Tanah & Pelabuhan
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin bersuara keras terkait isu mafia tanah dan mafia pelabuhan. Burhanuddin memerintahkan jajarannya membentuk tim khusus untuk memberantas mafia tanah dan mafia pelabuhan bersamaan dengan kunjungan kerjanya di Wilayah Kejati Sumut sekitar akhir tahun lalu.
Jaksa Agung ST Burhanudin telah memberikan pengarahan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang saat ini menggencarkan upaya pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.
Burhanuddin pun meminta jajarannya mempersempit gerak mafia tanah yang biasa ‘main mata’ atau kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat.
Jaksa Agung bahkan memerintahkan layanan Hotline Aduan Korban Mafia Tanah. Saat ini untuk tingkat Pusat di Kejaksaan Agung telah dibuka hotline Pengaduan di 081914150227. D|Red
